TES WAWASAN KEBANGSAAN
1.
Pancasila, seperti yang dijelaskan
dalam teori Von Savigny telah lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia.
Dalam hal tersebut, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai …
- Kepribadian
bangsa Indonesia
- Perjanjian
Luhur bangsa Indonesia
- Cita-cita dan Tujuan bangsa
Indonesia
- Jiwa bangsa
Indonesia
- Pandangan hidup bangsa Indonesia
2. Susunan sila-sila dari Pancasila
tersusun secara sistematis hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang
metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai
alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni, sehingga nila-nilai
Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut,
KECUALI …
- Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan
adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal
- Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia
- Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang
mendasar yang tak boleh diabaikan
- Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila),
secara hukum dapat diubah untuk mengikuti dinamika kehidupan, dengan
demikian, Pancasila akan tetap ada
- Pembukaan UUD 1945 yang menjadi nilai-nilai Pancasila tetap ada karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan
3. Pengertian kita tentang UUD 1945 akan
bersumber pada penafsiran resmi dan/atau berdasarkan berdasarkan kenyataan
sejarah, maka dipakailah suatu metoda penguraian yang isi penyelesaiannya
selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945
itu sendiri. Metode ini adalah …
A.
Obyektif – praktis
B.
Obyektif – teoritis
C.
Obyektif – fulsatis
D.
Subjektif – praktis
E. Subjektif – teoritis
4. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat
pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kekuatan yang utuh, dengan
kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Naskahnya yang
resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” …
A. Tahun I No.1
tanggal 18 Agustus 1945
B. Tahun II
No.7 tanggal 15 Februari 1946
C.
Tahun IIINo.12 tanggal 8 April 1947
D.
Tahun IV No.8 tanggal 12 April1948
E. Tahun V No.12 tanggal 9 Oktober 1960
5. Makna
alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suatu dalil objektif, yaitu
bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan
mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk
bebas dari penjajahan adalah makna alinea.
A.
pertama
B.
kedua
C.
ketiga
D.
keempat
E. Pertama dan kedua
6. Demokrasi Pancasila merupakan sistem
pemerintahan negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945
melalui tujuh kunci pokoknya, yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam
peraturan perundangan dibawahnya, termasuk ketetapan
A.
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
B.
Ketetapan
C.
Ketetapan
D.
Ketetapan
E.
Ketetapan
7. Terdapat beberapa dimensi yang
menunjukkan ciri khas dalam ideologi Pancasila yakni dimensi Teologis, dimensi
Etis, dan dimensi Integral – Integratif. Dimensi yang menunjukkan bahwa manusia
dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral dimana seluruh proses
pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, merupakan pengertian …
A.
Dimensi Teologis
B.
Dimensi Etis
C.
Dimensi Integral – Integratif
D.
Dimensi Teologis dan Etis
E. Dimensi Etis dan Integral – Integratif
8. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan
terwujud jika hal-hal berikut ini dilaksanakan secara optimal, KECUALI …
A.
perlunya dinamisasi kehidupan
masyarakat
B. perlunya
demokrasi masyarakat yang mampu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa
C. perlunya
fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dengan
lembaga masyarakat
D. perlunya
institusi analisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat
berjalan dengan wajar dan sehat
E.
perlunya standarisasi penerapan nilai untuk
semua warga negara sehingga tercapai kerukunan hidup
9. Pancasila harus
diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan
dalam dimensi-dimensi yang melekat. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai
hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai
pedoman kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah makna
dimensi …
A.
Realitas
B.
Idealitas
C.
Fleksibilitas
D.
Fungsionalitas
E.
Aktualitas
10.
Pancasila digali dari bumi Indonesia
dan merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan
rakyat di kehidupan nyata (living reality). Ini merupakan pengertian
justifikasi …
A.
Yuridis
B.
Teoritis – Filsafati
C.
Sosiologis – Historis
D.
Etis – Historis
E.
Aktual – Filosofis
11.
Perumusan Pancasila yang sah dan resmi
adalah yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal
18 Agustus 1945. Pernyataan di atas adalah isi dari …
A.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B.
Ketetapan
C.
Ketetapan
D.
Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968
E.
Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004
12.
Secara yuridis konstitusional,
kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tercantum dalam …
A.
Proklamasi 17 Agustus 1945
B.
Undang-Undang Dasar 1945
C.
Pembukaan UUD 1945
D.
Ketetapan
E.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
13.
Sebagaimana tercatat dalam sejarah,
pada abad ke-7 s/d 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering
disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara” yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan
Majapahit. Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup antar umat beragama di
Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Bahkan Kerajaan Majapahit menerapkan
politik luar negeri dengan prinsip bertetangga yang baik (good neighbour
policy) dikenal dengan …
- “Bhineka
Tungga Ika”
- “Tan Hana
Dharma Mangrua”
- “Ekaprasetia
Pancakarsa”
- “Mitreka
Satata”
- “Manunggaling
Kawula Gusti”
14.
Terdapat beberapa fungsi Pancasila
bagi bangsa dan negara Indonesia, salah satunya berfungsi sebagai pengatur
hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dalam hal ini fungsi Pancasila dilihat
secara …
- Yuridis
bertatanegaraan
- Bersifat
sosiologis
- Bersifat
etis dan fisiologis
- Bersifat
formal
- Dimensi
realitas
15.
Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen),
lembaga yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah …
A.
Mahkamah Agung (MA)
B.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (
C.
Komisi Yudisial (KY)
D.
Mahkamah Konstitusi (MK)
E.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
16.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat
(3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah …
A.
Setiap penduduk
B.
Setiap warga negara yang ditetapkan
oleh UU
C.
Setiap warga negara telah
dewasa/menikah
D.
Fraksi politik
E.
Partai politik
17.
Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang
terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi dari
kedudukan Presiden sebagai …
A.
Penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi
B.
Penyelenggara negara di bawah
C.
Kepala pemerintahan negara
D.
Kepala negara
E.
Mandataris
18. DPD dapat
mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan, KECUALI....
A.
Pembentukan, pemekaran, serta
pembangunan daerah
B.
Pendapatan dan belanja negara
C.
Hubungan pusat dan daerah
D.
Pengelola sumber daya alam
E.
Perimbangan keuangan pusat dan daerah
19.
Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pendidikan guna mengadakan hukum
dan keadilan (UUD 1945 pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …
A.
Mahkamah Agung
B.
Mahkamah Agung dan DPR
C.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
D.
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
E.
Mahkamah Agung dan Presiden
20.
Aturan Tambahan, pasal II UUD 1945
menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD negeri RI tahun 1945
terdiri atas …
A.
Pembukaan dan batang tubuh
B. Pembukaan
dan batang tubuh serta penjelasan
C.
Pembukaan dan pasal-pasal
D.
Pembukaan dan batang tubuh amandemen
E.
Pembukaan dan batang tubuh serta
penjelasan amandemen
21.
Kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai 16
Oktober 1945 segala kekuasan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di jalankan
oleh satu badan/lembaga yaitu presiden dibantu oleh KNIP-Kekuasaan presiden
yang demikian luas itu berdasarkan …
- Pembukaan
UUD 1945 alinea IV
- Batang tubuh
UUD 1945 pasal 10
- Aturan
peralihan UUD 1945 pasal IV
- Aturan
tambahan UUD 1945 ayat (3)
- Maklumat
wakil presiden dan No.X
22.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan
Konstitusi RIS 1949 dapat disimpulkan bahwa konstitusi RIS 1949 juga …
pembagian kekuasaan yang terbagi dalam 6 lembaga negara yakni …
- Presiden,
menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Badan Federal
- Presiden,
menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Senat
23.
Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh
bangunnya kabinet sehingga pemerintahannya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut,
KECUALI …
- Adanya
sistem parlementer yang multipartai
- Partai
politik hanya untuk kepentingan partai golongan
- Pelaksanaan
sistem demokrasi tidak sehat
- Menggunakan
Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal
- Kekuasaan-kekuasaan
negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara
24.
Keluarnya Keppres RI No.28 tahun 2003 menetapkan seluruh Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam dalam status bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer,
sejak 19 Mei 2003, disebabkan pihak GAM tidak menerima pernyataan pernyataan
yang disampaikan pemerintah RI yaitu menerima NKRI, Otonomi khusus NAD dan
meletakkan senjata. Perundingan tesebut dilaksanakan di
kota …
- Helsinki,
Finlandia
- Jakarta,
Indonesia
- Manila,
Filipina
- Tokyo,
Jepang
- Oslo,
Norwegia
25.
Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang
sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensial,
tetapi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem
presidensial ini masih belum dilaksanakan secara resmi. Hal ini tampak jelas
tertuang dalam ketetapan
- TAP
- TAP
- TAP
- TAP
- TAP
26. Berdasarkan UU No.22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, menetapkan berbagai sistem/cara yang dipakai
menentukan bidang-bidang kemenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Wewenang pusat sudah ditentukan secara formal, di luar itu merupakan wewenang
pemerintah daerah, adalah sistem …
A. Residu
B. Material
C. Formal
D. Otonomi riil
E.
Formal - material
27.
Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah Dana Perimbangan.
Yang termasuk Dana Perimbangan, KECUALI bagian daerah …
A. Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB)
B. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
C.
Sumber Daya Alam (SDA)
D.
Dana Alokasi Umum (DAU)
E.
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
28. Otonomi luas yang
diterapkan oleh daerah mencakup keleluasan daerah menyelenggarakan pemerintahan
pada bidang-bidang seperti berikut, KECUALI …
A.
Pendidikan dan kebudayaan
B.
Kesehatan
C.
Pinjaman (utang)
D.
Lingkungan hidup
E.
Agama
29. Peran serta
masyarakat dalam sistem politik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. UU yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden
dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam …
A.
UU Nomor 9 tahun 1998
B.
UU Nomor 12 tahun 2003
C.
UU Nomor 23 tahun 2003
D.
UU Nomor 31 tahun 2003
E.
UU Nomor 22 tahun 1999
30. Di penghujung tahun 1995, ada kasus
“pembocoran” rahasia Negara yang melibatkan pers dan sifatnya agak langka yaitu
kebocoran uang negara di Departemen perhubungan. Pers pun terlibat dan
otomatis memunculkan masalah hukum dan kode etik jurnalistik. Pers bebas
memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya
UU Pers yang baru, yakni …
A.
UU No.22 tahun 1999
B.
UU No.25 tahun 1999
C.
UU No.40 tahun 1999
D.
Perpem. No.25 tahun 2000
E.
Perpem. No.84 tahun 2000
.png)
0 comments:
Posting Komentar