SOAL TWK (1) DAN JAWABAN

SOAL TWK DAN JAWABAN

1.Terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam ideologi Pancasila yakni dimensi Teologis, dimensi Etis, dan dimensi Integral – Integratif. Dimensi yang menunjukkan bahwa manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral dimana seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, merupakan pengertian …

A.Dimensi Teologis 

B.Dimensi Etis 

C.Dimensi Integral – Integratif 

D.Dimensi Teologis dan Etis 

E.Dimensi Etis dan Integral – Integratif 

2.Pancasila sebagai ideologi terbuka dan terwujud jika hal-hal berikut ini dilaksanakan secara optimal, KECUALI …  

A.perlunya dinamisasi kehidupan masyarakat 

B.perlunya demokrasi masyarakat yang mampu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa 

C.perlunya fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat 

D.perlunya institusi analisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat 

E.perlunya standarisasi penerapan nilai untuk semua warga negara sehingga tercapai kerukunan hidup 

3.Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah makna dimensi … 

A.Realitas 

B.Idealitas 

C.Fleksibilitas

D.Fungsionalitas 

E.Aktualitas 

 

4.Pancasila digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat di kehidupan nyata (living reality). Ini merupakan pengertian justifikasi …

A.Yuridis 

B.Teoritis – Filsafati 

C.Sosiologis – Historis 

D.Etis – Historis 

E.Aktual – Filosofis 

5.Perumusan Pancasila yang sah dan resmi adalah yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan di atas adalah isi dari …

A.Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

B.Ketetapan MPR No.11/MPR/1978 

C.Ketetapan MPR No.11/MPR/1983 

D.Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 

E.Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 

6.Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tercantum dalam …

A.Proklamasi 17 Agustus 1945

B.Undang-Undang Dasar 1945 

C.Pembukaan UUD 1945 

D.Ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966 

E.Dekrit Presiden 5 Juli 1959

7.Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 s/d 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara” yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Bahkan Kerajaan Majapahit menerapkan politik luar negeri dengan prinsip bertetangga yang baik (good neighbour policy) dikenal dengan … 

A.“Bhineka Tungga Ika”

B.“Tan Hana Dharma Mangrua”

C.“Ekaprasetia Pancakarsa”

D.“Mitreka Satata”

E.“Manunggaling Kawula Gusti” 

 

8.Terdapat beberapa fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, salah satunya berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dalam hal ini fungsi Pancasila dilihat secara … 

A.Yuridis bertatanegaraan 

B.Bersifat sosiologis 

C.Bersifat etis dan fisiologis 

D.Bersifat formal 

E.Dimensi realitas 

  

9.Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny telah lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai … 

A.Kepribadian bangsa Indonesia 

B.Perjanjian Luhur bangsa Indonesia 

C.Cita-cita dan Tujuan bangsa Indonesia  

D.Jiwa bangsa Indonesia 

E.Pandangan hidup bangsa Indonesia 

10.Susunan sila-sila dari Pancasila tersusun secara sistematis hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni, sehingga nila-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut, KECUALI …

A.Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal

B.Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia 

C.Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar yang tak boleh diabaikan 

D.Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum dapat diubah untuk mengikuti dinamika kehidupan, dengan demikian, Pancasila akan tetap ada 

E.Pembukaan UUD 1945 yang menjadi nilai-nilai Pancasila tetap ada karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan   

11.Pengertian kita tentang UUD 1945 akan bersumber pada penafsiran resmi dan/atau berdasarkan berdasarkan kenyataan sejarah, maka dipakailah suatu metoda penguraian yang isi penyelesaiannya selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. Metode ini adalah …

A.Obyektif – praktis 

B.Obyektif – teoritis 

C.Obyektif – fulsatis 

D.Subjektif – praktis 

E.Subjektif – teoritis 

  

12.Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kekuatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” …

A.Tahun I No.1 tanggal 18 Agustus 1945 

B.Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946 

C.Tahun IIINo.12 tanggal 8 April 1947

D.Tahun IV No.8 tanggal 12 April1948 

E.Tahun V No.12 tanggal 9 Oktober 1960

 

13.Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dari penjajahan adalah makna alinea …

A.pertama  

B.kedua

C.ketiga

D.keempat

E.pertama dan kedua 

14.Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 melalui tujuh kunci pokoknya, yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam peraturan perundangan dibawahnya, termasuk ketetapan MPR. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalam …

A.Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 

B.Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 

C.Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 

D.Ketetapan MPR No.III/MPR/1999 

E.Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 

 

15.Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), lembaga yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah …

A.Mahkamah Agung (MA) 

B.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C.Komisi Yudisial (KY)

D.Mahkamah Konstitusi (MK)

E.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

16.Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah …

A.Setiap penduduk 

B.Setiap warga negara yang ditetapkan oleh UU 

C.Setiap warga negara telah dewasa/menikah 

D.Fraksi politik 

E.Partai politik 

17.Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai …

A.Penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi 

B.Penyelenggara negara di bawah MPR 

C.Kepala pemerintahan negara 

D.Kepala negara 

E.Mandataris MPR 

 

18.DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan, KECUALI ..

A.Pembentukan, pemekaran, serta pembangunan daerah 

B.Pendapatan dan belanja negara 

C.Hubungan pusat dan daerah 

D.Pengelola sumber daya alam 

E.Perimbangan keuangan pusat dan daerah 

 

19.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pendidikan guna mengadakan hukum dan keadilan (UUD 1945 pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …

A.Mahkamah Agung

B.Mahkamah Agung dan DPR 

C.Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

D.Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

E.Mahkamah Agung dan Presiden 

 

20.Aturan Tambahan, pasal II UUD 1945 menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD negeri RI tahun 1945 terdiri atas … 

A.Pembukaan dan batang tubuh 

B.Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan 

C.Pembukaan dan pasal-pasal 

D.Pembukaan dan batang tubuh amandemen 

E.Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan amandemen  

21.Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya UUD 1945 yang pertama. Tepatnya sejak kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan Presiden Soekarno kepada menteri atau menteri-menteri, sejak keluarnya …

A.Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 

B.Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 

C.Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

D.TRITURA tanggal 12 Maret 1966 

E.Amandemen UUD 1945 

22.Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh …  

A.Pemerintah 

B.Pemerintah bersama DPR

C.Pemerintah bersama DPR dan Senat 

D.Pemerintah bersama Senat 

E.Dewan Perwakilan Rakyat 

23.Pada 10 November 1956, sidang pertama Konstituante dibuka di Bandung oleh Presiden Soekarno, dengan memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Lebih dari dua tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merumuskan rancangan UUD baru, perdebatan mereka adalah mengenai …

A.Sistem pemerintahan 

B.Bentuk negara 

C.Dasar negara 

D.Tujuan negara 

E.Sistem politik

 

24.Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka … 

A.Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR 

B.Menjunjung tinggi supremasi hukum 

C.Menyatakan Presiden tidak boleh membubarkan dan/atau membekukan DPR 

D.Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

E.Pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat 

 

25.“MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh …

A.MPR atas usul seluruh rakyat lewat referendum 

B.MPR atas usul Mahkamah Konstitusi 

C.MPR atas usul Mahkamah Agung 

D.MPR atas usul DPR 

E.MPR atas usul Komisi Yudisial 

26.Kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di jalankan oleh satu badan/lembaga yaitu presiden dibantu oleh KNIP-Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan … 

A.Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

B.Batang tubuh UUD 1945 pasal 10 

C.Aturan peralihan UUD 1945 pasal IV 

D.Aturan tambahan UUD 1945 ayat (3) 

E.Maklumat wakil presiden dan No.X 

27.Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949 dapat disimpulkan bahwa konstitusi RIS 1949 juga … pembagian kekuasaan yang terbagi dalam 6 lembaga negara yakni …

A.MPR, DPR, MA, BPK, SENAT, Presiden 

B.MPR, DPR, MA, BPK, Presiden, Menteri-menteri 

C.Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Badan Federal 

D.Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Senat 

E.MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, Senat 

  

28.Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahannya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI … 

A.Adanya sistem parlementer yang multipartai 

B.Partai politik hanya untuk kepentingan partai golongan 

C.Pelaksanaan sistem demokrasi tidak sehat 

D.Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal 

E.Kekuasaan-kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara 

29.Keluarnya Keppres RI No.28 tahun 2003 menetapkan seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam status bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer, sejak 19 Mei 2003, disebabkan pihak GAM tidak menerima pernyataan pernyataan yang disampaikan pemerintah RI yaitu menerima NKRI, Otonomi khusus NAD dan meletakkan senjata. Perundingan tesebut dilaksanakan di kota …

A.Helsinki, Finlandia 

B.Jakarta, Indonesia 

C.Manila, Filipina 

D.Tokyo, Jepang 

E.Oslo, Norwegia 

 

30.Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensial, tetapi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial ini masih belum dilaksanakan secara resmi. Hal ini tampak jelas tertuang dalam ketetapan MPR ..

A.TAP MPR No.III/MPR/1999

B.TAP MPR No.IV/MPR/1999

C.TAP MPR No.V/MPR/1999

D.TAP MPR No.VI/MPR/1999

E.TAP MPR No.VII/MPR/1999 

31.Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, menetapkan berbagai sistem/cara yang dipakai menentukan bidang-bidang kemenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pusat sudah ditentukan secara formal, di luar itu merupakan wewenang pemerintah daerah, adalah sistem …

A.Residu

B.Material 

C.Formal

D.Otonomi riil 

E.Formal – material 

 

32.Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah Dana Perimbangan. Yang termasuk Dana Perimbangan, KECUALI bagian daerah …

A.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

B.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

C.Sumber Daya Alam (SDA) 

D.Dana Alokasi Umum (DAU) 

E.Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

33.Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup keleluasan daerah menyelenggarakan pemerintahan pada bidang-bidang seperti berikut, KECUALI …

A.Pendidikan dan kebudayaan 

B.Kesehatan 

C.Pinjaman (utang) 

D.Lingkungan hidup 

E.Agama 

34.Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam …

A.UU Nomor 9 tahun 1998 

B.UU Nomor 12 tahun 2003 

C.UU Nomor 23 tahun 2003

D.UU Nomor 31 tahun 2003

E.UU Nomor 22 tahun 1999 

35.Di penghujung tahun 1995, ada kasus “pembocoran” rahasia Negara yang melibatkan pers dan sifatnya agak langka yaitu kebocoran uang negara di Departemen perhubungan. Pers pun terlibat dan otomatis memunculkan masalah hukum dan kode etik jurnalistik. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya UU Pers yang baru, yakni …

A.UU No.22 tahun 1999 

B.UU No.25 tahun 1999 

C.UU No.40 tahun 1999 

D.Perpem. No.25 tahun 2000 

E.Perpem. No.84 tahun 2000 

KUNCI JAWABAN

1.Kunci : B

Dimensi etis : dalam pancasila, manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral 

Dimensi teologis : pembangunan mempunyai tujuan, tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa

Dimensi Integral – Integratif : menempatkan manusia tidak secara individualis, tetapi dalam konteks strukturnya.

2.Kunci : E

Pancasila sebagai ideologi terbuka akan terwujud secara optimal melalui : 

1.dinamisasi kehidupan masyarakat

2.demokratisasi masyarakat 

3.fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga 

4.institusionalisasi nilai-nilai 

3.Kunci : C 

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai memiliki dimensi-dimensi :

1.Dimensi Realitas : nilai-nilai yang terkandung harus merupakan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

2.Dimensi Idealitas : idealisme bukan utopia (angan-angan) tetapi membangkitkan gairah dan optimisme. 

3.Dimensi Flexibilitas : tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional.  

4.Kunci : C

Pancasila dibuktikan sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, yakni :

1.Justifikasi yuridis : Pancasila dicantumkan dalam UUD yang berlaku di Indonesia 

2.Justifikasi Teoritis – Filsafati : memiliki aksioma (kebenaran hakiki) dalam Pembukaan 2 Batang tubuh

3.Justifikasi Sosiologis – Historis : digali dari bumi Indonesia dan kristalisasi dari nilai yang berkembang.

5.Kunci : C

Inpres No.12 Tahun 1968 berisi : perumusan Pancasila yang benar dan sah adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 

6.Kunci : C 

Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

7.Kunci : D

Politik luar negeri Kerajaan Majapahit: “mitreka satata”.

8.Kunci : B 

Fungsi sosiologis : Pancasila mengatur hidup kemasyarakatan secara umum.

Fungsi yuridis ketatanegaraan : Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara RI. 

Fungsi etio filosofis : Pancasila berguna sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. 

9.Kunci : D

Van Savigny menjelaskan bahwa setiap volkgeist (jiwa rakyat/jiwa bangsa) Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Dengan kata lain, lahirnya Pancasila bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.  

10.Kunci : D

Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila) tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara, dengan demikian Pancasila tetap ada (objektif).    

11.Kunci : A

Objektif-praktis adalah metode penguraian isi penjelasan UUD 1945 selalu dapat dikendalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. 

12.Kunci : B 

Naskah UUD 1945 yang terdiri: Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan merupakan satu kebulatan yang utuh. Naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946.

13.Kunci : A

Dalil objektif : penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. 

Pernyataan subjektif : bebas dari penjajah.

Terdapat dalam alinea I (pertama) 

14.Kunci : B

Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalamTAP MPR No.1/MPR/1983.  

15.Kunci : D

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final … .

Terdapat pada UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) 

16.Kunci : E

Peserta pemilu berdasarkan UUD 1945 pasal 22E untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah partai politik.  

17.Kunci : D

Kekuasaan-kekuasaan presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi sebagai Kepala Negara. 

18.Kunci : B 

DPD tidak dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja negara hanya memberikan pertimbangan. 

19.Kunci : C

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).  

20.Kunci : C 

Berdasarkan UUD 1945 Aturan Tambahan Pasal II, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.  

21.Kunci : B 

1.Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 berisi : pembagian kekuasaan yakni kekuasaan legislatif dijalankan KNIP dan kekuasaan lainnya oleh Presiden. 

2.Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 menyatakan menteri-menteri bertanggungjawab kepada KNIP, akibatnya dibentuklah kabinet baru yang dipimpin P.M. Sutan Syahrir.

22.Kunci : C

Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. 

23.Kunci : C 

Perdebatan anggota Badan Konstituante mengenai Dasar negara.

24.Kunci : A

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum … , dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawas DPR. 

25.Kunci : D

MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR (UUD 1945 Pasal 7A) 

26.Kunci : C

Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV : sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.  

27.Kunci : D

Lembaga-lembaga negara RIS : Presiden, Menteri, DPR, MA, BPK, Senat. 

28.Kunci : E

Kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara bukan penyebab pemerintahan tidak stabil.  

29.Kunci : D

Perundingan RI (diwakili Wiryono) – GAM (diwakili Zaini Abdullah) di Tokyo, Jepang bulan Mei tahun 2003. 

30.TAP MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden. 

31.Kunci : A

Sistem residu :wewenang pemerintah pusat sudah ditetapkan secara formal, sisanya wewenang pemda. 

Sistem material :wewenang pemerintah daerah sudah dirinci satu persatu, sisanya wewenang pusat.

Sistem formal :daerah boleh mengatur segala sesuatu yang dianggap penting.

Sistem otonomi rill : urusan pusat diserahkan ke daerah berdasarkan kebutuhan rill daerah. 

32.Kunci : E

Subsidi BBM tidak merupakan komponen Dana Perimbangan. 

33.Kunci : E

Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup berbagai bidang, KECUALI : 

1.politik luar negeri 

2.pertahanan dan keamanan 

3.peradilan

4.moneter dan fiskal

5.kewenangan lain.

34.Kunci : D

UU No.23 tahun 2003 mengatur tentang mekanisme dan tata cara pemilik Presiden/Wakil Presiden. 

35.Kunci : C

UU Pers terbaru UU No.40 tahun 1999.

Read More

TES WAWASAN KEBANGSAAN

 TES WAWASAN KEBANGSAAN

1.Rumusan Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat dicetuskan oleh…

a.Ir. Soekarno

b.Dr. Radjiman Wedyodiningrat

c.Moh. Yamin

d. Moh. Hatta

e. Notonagoro

2.Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan ….

a.10 – 17 Juni 1945               

b.11 – 18 Juni 1945               

c.9 – 17 Juli 1945

d.10-17 Juli 1945

e. 11-18 Juli 1945

3.Yang bukan merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ….

a.Pembubaran konstituante

b.Berlakunya Kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

c.Akan dibentuk MPRS dalam waktu singkat

d.Akan dibentuk DPAS dalam waktu singkat

e.Pemilihan presiden dan wakil presiden

4.Rumusan dan tata urutan Pancasila diatur dalam ….

a.INPRES No. 12/ 1968

b.INPRES No. 13/ 1968

c.INPRES No. 14/ 1968

d.INPRES No. 11/ 1969

e.INPRES No. 12/ 1969

5.Pancasila sebagai ideologi negara mengandung arti sebagai …..

a.Cita – cita bangsa

b.Kepribadian bangsa

c.Dasar dalam menata negara

d.Perjanjian luhur bangsa

e.Pedoman bangsa

6.Yang termasuk rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ….

a.Demokrasi

b.Kekeluargaan

c.Peri kemanusiaan

d. Kesejahteraan social

e. Kebangsaan Indonesia

7.Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas, yaitu ….

a.Dibenarkan melakukan pelanggaran

b.Tidak diciptakan negara

c.Terdiri atas tuntutan

d.Isinya tidak operasional

e.Tidak bersifat kaku

8.Keadilan sosial menurut Pancasila seperti termasuk dalam pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa …….

a.Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan

b.Setiap orang bebas bersaing

c.Fakir miskin mendapat pekerjaan yang layak

d.Tidak dibenarkan adanya perusahaan swasta yang monopoli

e.Perusahaan asing diprioritaskan dalam perekonomian

9.Secara yuridis, Pancasila terletak dalam ….

a.Penjelasan UUD 1945

b.Proklamasi Kemerdekaan RI

c.Pembukaan UUD 1945

d.GBHN

e.Batang Tubuh UUD 1945

10.Pancasila sebagai sumber nilai mencerminkan ….

a.Asumsi dasar

b.Nilai pokok filsafat hidup

c.Asumsi teoritis yang umum

d.Gagasan ilmiah

e.Konsep falsafah

11.Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat – lambatnya dalam jangka beberapa hari MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden dan dua calon yang diusulkan oleh Presiden ?

a.20 hari

b.30 hari

d. 70 hari

e. 90 hari

c.60 hari

12.Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang merupakan bunyi pasal …..

a.23 A

b.23 B

c.23 C

d. 23 D

e. 23 E

13.Menurut UUD 1945 pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas …

a.Anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD

b.Anggota DPR dan anggota DPD

c.Anggota DPD

d.Anggota DPR

e.Anggota DPR, anggota DPD, dan utusan daerah

14.Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal ….

a.Pasal 10

b.Pasal 11 ayat (1)

c.Pasal 11 ayat (2)

d. Pasal 12

d. Pasal 12

15.Menurut UUD 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan oleh…… kepada ….

a.Mahkamah Konstitusi kepada DPR

b.Kehakiman kepada DPR

c.Presiden kepada DPR

d.DPR kepada MPR

e.Komisi Yudisial kepada DPR

16.Menurut UUD 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah …..

a.Orang – orang bangsa Indonesia asli

b.Orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

c.Orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara

d.Orang – orang Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang – kurangnya 10 tahun

e.Orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara

17.Bunyi pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen adalah …..

a.Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

b.Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

c.Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

d.Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

e.Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

18.Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tanggung jawab….

a.TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b.TNI

c.Kepolisian Negara Republik Indonesia

d.TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Rakyat

e.Segenap rakyat Indonesia

19.Sekurang – kurangnya berapa persen (%) dari APBN dan APBD yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional ?

a.10 %

b.15 %

c.20 %

d. 25 %

e. 30 %

20.Berikut ini yang tidak termasuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan tidak mempunyai Hak Veto adalah ….

a.Amerika Serikat

b.Rusia

c.Inggris

d. Perancis

d. Denmark

21.Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB dan Kembali menjadi anggota pada tanggal …..

a.1 Januari 1966

b.7 Januari 1966

c.17 agustus 1966

d. 28 September 1966

e. 31 Desember 1966

22.Urutan tingkatan koperasi dari atas ke bawah adalah ….

a.Koperasi pusat – koperasi induk – koperasi gabungan – koperasi primer

b.Koperasi gabungan – koperasi pusat – koperasi induk – koperasi primer

c.Koperasi induk – koperasi gabungan – koperasi pusat – koperasi primer

d.Koperasi primer – koperasi pusat – koperasi gabungan – koperasi induk

e.Koperasi induk – koperasi pusat – koperasi gabungan – koperasi primer

23.Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 1949 adalah ….

a.UUD 1945

b.Maklumat Pemerintah 14 November 1945

c.Proklamasi Kemerdekaan 17 Agutus 1945

d.Konstitusi RIS 1949

e.UUDS 1950

24.Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat – alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara adalah ….

a.Hukum publik

b.Hukum pidana

c.Hukum perdata

d. Hukum internasional

e. Hukum privat

25.Sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap bahasa daerah adalah …

a.Menyebarluaskan bahasa daerah ke daerah – daerah lain

b.Menhapus bahasa daerah agar tercipta satu bahasa kesatuan di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia

c.Mendirikan balai bahasa daerah di setiap daerah

d.Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

e.Mewajibkan warga masyarakat di daerah untuk menggunakan bahasa daerah

26.Meningkatnya keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – undang merupakan tujuan dari …..

a.Pendidikan nasional

b.Pertahanan dan keamanan nasional

c.Wawasan kebangsaan

d.Pembangunan nasional

e.Kebudayaan nasional

27.Semboyan pendidikan nasional, Tut Wuri Handayani, berarti …..

a.Di depan seorang guru memberikan contoh keteladanan yang baik

b.Di belakang seorang guru memberikan semangat untuk terus berkarya

c.Di belakang seorang guru Menyusun kekuatan untuk dapat memberikan dorongan untuk terus maju

d.Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan

e.Di depan seorang guru memberikan tarikan dan semangat untuk terus maju

28.Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi ….

a.8 provinsi

b.10 provinsi

c.12 provinsi

d. 15 provinsi

e. 17 provinsi

29.Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos dan Nesos . Apakah arti dua kata tersebut dan maknanya secara keseluruhan berdasarkan asal katanya …..

a.Indos berarti India dan nesos berarti pulau sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah India

b.Indos berarti katulistiwa dan nesos berarti pulau sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah katulistiwa

c.Indos berarti pulau dan nesos berarti katulistiwa sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah katulistiwa

d.Indos berarti India dan nesos berarti wilayah yang dekat sehingga Indonesia bermakna wilayah yang berdekatan dengan India

e.Indos berarti timur dan nesos berarti pulau sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah timur

30.Sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila sebaiknya ….

a.Disesuaikan dengan ideologi lain

b.Dipadukan dengan ideologi lain

c.Dibuatkan penafsiran resmi

d.Ditafsir ulang

e.Dikontraskan dengan ideologi lain

31.Di dalam ideologi terdapat tiga unsur esensial, salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu membuat adanya gagasan – gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut ….

a.Keyakinan

b.Mitos

c.Loyalitas

d.Doktrin

e.Cita - cita

32.Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, merupakan kedudukan Pancasila sebagai …..

a.Dasar negara

b.Ideologi bangsa

c.Cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia

d.Way of life

e.Kepribadian bangsa Indonesia

33.Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita – cita.Padi dan kapas pada Burung Garuda melambangkan ….

a.Ketuhanan yang maha esa

b.Kemanusiaan yang adil dan beradab

c.Persatuan Indonesia

d.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e.Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia 

34.Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal…

a.1 Juni

b.22 Juni

c.30 September

d. 1 Oktober

e. 10 November

35.UUD 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh …..

a.MPR

b.DPR

c.Presiden

d. MA

e. Perdana Menteri

36.UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal ……….

a.17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1948

b.17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1950

c.18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

d.17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949

e.20 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949  

37.Alasan kembalinya pada UUD 1945 pada saat keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai …

a.Konstitusi pertama yang berlaku

b.Warisan nenek moyang

c.Konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

d.Konstitusi yang paling baik  saat ini

e.Konstitusi yang cocok buat bangsa Indonesia

38.Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari dari ……

a. Teori perjanjian

b. Teori pemerintahan        

c. Teori politik

d. Teori yuridis

e. Teori kekuasaan

39.Suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki kekuasaan asli para pemerintah pusat, negara tersebut berbentuk ….

a. Serikat

b. Dominion

c. Kesatuan

d. Protektorat

e. Uni

40.Yang bukan merupakan tugas MPR sebelum dilakukan amandemen adalah …

a.Menetapkan GBHN

b.Menetapkan dan mengubah UUD

c.Melantik Presiden dan wakilnya

d.Memilih Presiden dan wakilnya

e.Pelaksana kedaulatan rakyat

Read More

SOAL TWK-KEDINASAN INTEGRITAS

 SOAL TWK-KEDINASAN

TWK – INTEGRITAS

1.    Ketika Anda memilih seorang pemimpin haruslah memilih seorang pemimpin yang mempunyai sikap integritas yang tinggi. Ciri-ciri dari pemimpin yang berintegritas adalah sebagai berikut …

    A. Mempunyai kharisma dan disegani bawahannya

    B. Bekerja dengan jujur dan selalu menepati janji

    C. Mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kesalahan

    D. Mentaati seluruh peraturan dan inovatif

    E. Berempati tinggi terhadap bawahannya

 

    PEMBAHASAN :

    B. Bekerja dengan jujur dan selalu menepati janji

    Integritas adalah sikap dimana seseorang mempunyai integritas yang tinggi dalam bekerja, dimana integritas adalah         kualitas diri seorang salah satu cirinya orang yang berintegritas adalah bekerja dengan jujur dan selalu menepati janji.

 

2.  Untuk menjamin kinerja pegawai suatu instansi pemerintahan melakukan survei yang dilakukan secara internal ataupun eksternal. Tujuan dari survey integritas pegawai adalah …

A. Melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai
B. Menjadi bahan perencanaan program kerja
C. Menjadi bahan evaluasi mencegah tindakan korupsi
D. Menjaga nama baik instansi tersebut

E. Menilai pegawai yang teladan

 

PEMBAHASAN :

C. Menjadi bahan evaluasi mencegah tindakan korupsi

Karena pada soal ini membahas mengenai integritas jadi jawaban yang sesuai adalah yang C dimana survey integritas bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi untuk mencegah tindakan korupsi.

3. Pada suatu hari Anda ditugaskan oleh instansi tempat Anda bekerja untuk melakukan pelatihan yang diadakan seminggu di luar kota. Namun, secara tiba-tiba pelatihan tersebut selesai lebih awal dari jadwal. Apa yang akan Anda lakukan?

A. Melaporkan ke atasan jika kegiatan sudah selesai dan menunggu arahan berikutnya

B. Menikmati sisa hari dengan membeli oleh oleh

C. Langsung pulang dan menikmati sisa libur di rumah

D. Libur bersama rekan kerja

E. Mengajak kumpul anggota pelatihan yang lain dan bersenang-senang.

 

PEMBAHASAN :

A.  Melaporkan ke atasan jika kegiatan sudah selesai dan menunggu arahan berikutnya

Sebagai bentuk integritas Anda yang seharusnya dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada atasan mengenai kegiatan Anda dan kemudian menunggu arahan berikutnya apabila ada kegiatan lain yang ditugaskan oleh instansi.

 

4. Pak Arif bekerja di bagian umum, ketika ada peserta magang baru di perusahaan Pak Arif  ditugaskan untuk memberikan pengarahan dengan waktu yang cukup lama. Namun, karena ada kegiatan berikutnya pak Arif menjelaskan semuanya dengan singkat dan selesai sebelum waktunya. Sikap tersebut menunjukkan pak Arif adalah orang yang …

A. Bekerja semaunya

B. Korupsi waktu

C. Tidak tulus bekerja

D. Tidak bertele-tele

E. Cekatan

 

PEMBAHASAN :

B. Korupsi waktu

Sebagai bentuk integritas Anda yang seharusnya dilakukan adalah dengan melaporkannya kepada atasan mengenai kegiatan Anda dan kemudian menunggu arahan berikutnya apabila ada kegiatan lain yang ditugaskan oleh instansi

 

5. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Hal itu disebabkan karena beberapa pegawai rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah karena harus mengerjakan beberapa pekerjaan. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu sila...

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

E. Kelima

 

PEMBAHASAN :

E. Kelima

Rangkap jabatan termasuk perilaku yang melanggar Pancasila sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat di Indonesia, dimana rangkap jabatan sendiri dapat memicu konflik kepentingan yang akan memunculkan ketidakadilan dalam memberikan kebijakan. Rangkap jabatan juga berpotensi untuk membuka celak praktik KKN

 

6. Andi, seorang pegawai di sebuah dinas sosial, bertanggung jawab menangani distribusi dana bantuan sosial di suatu daerah terpencil. Suatu hari, dia dihadapkan pada tekanan dari pihak tertentu untuk mengalokasikan dana tersebut secara tidak adil. Bagaimana seharusnya Andi menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi nilai integritas?

A. Mengikuti permintaan pihak tertentu untuk menghindari konflik.

B. Melaporkan tekanan tersebut kepada atasan dan meminta arahan.

C. Menolak permintaan tersebut tanpa memberi tahu atasan.

D. Mengalokasikan dana sesuai permintaan untuk menjaga pekerjaannya.

E. Menutup mata terhadap situasi dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa.

 

PEMBAHASAN :

B. Melaporkan tekanan tersebut kepada atasan dan meminta arahan.

Andi seharusnya melaporkan tekanan tersebut kepada atasan dan meminta arahan. Ini menunjukkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai integritas.

 

7. Dalam proses pengadaan barang untuk proyek besar, Maya sebagai kepala bagian pembelian dihadapkan pada tekanan dari pihak vendor untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Bagaimana seharusnya Maya bertindak untuk memastikan integritas dalam proses pengadaan?

A. Menerima tawaran dari vendor yang menawarkan insentif pribadi.

B. Melibatkan vendor-vendor lain untuk memperoleh tawaran terbaik.

C. Mengabaikan tekanan vendor dan memilih berdasarkan penawaran terendah.

D. Menyampaikan informasi rahasia kepada vendor yang bersangkutan.

E. Meminta imbalan dari vendor untuk menutupi kebutuhan pribadi.

 

PEMBAHASAN :

B.  Melibatkan vendor-vendor lain untuk memperoleh tawaran terbaik.

Maya seharusnya melibatkan vendor-vendor lain untuk memperoleh tawaran terbaik dan memastikan transparansi serta keadilan dalam proses pengadaan.

 

8. Dalam rapat pengambilan keputusan di sebuah organisasi, Rina menyadari bahwa keputusan yang akan diambil akan memberikan keuntungan pribadi pada salah satu anggota timnya sendiri. Bagaimana seharusnya Rina menangani konflik kepentingan ini?

A. Mengikuti keputusan mayoritas tanpa menimbulkan konflik.

B. Menyampaikan keberatan secara terbuka di depan tim.

C. Memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi juga. 

D. Melaporkan kecurangan tersebut kepada atasan.

E. Menarik diri dari keputusan tersebut tanpa memberikan alasan.

PEMBAHASAN :

B. Menyampaikan keberatan secara terbuka di depan tim.

Rina seharusnya menyampaikan keberatan secara terbuka di depan tim untuk memastikan integritas dan etika dalam pengambilan keputusan.

 

9. Seorang akuntan, Budi, mengetahui adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan tempatnya bekerja. Bagaimana seharusnya Budi menanggapi kecurangan tersebut untuk menjaga integritasnya?

A. Melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak berwenang tanpa memberi tahu atasan.

B. Menutup mata terhadap kecurangan untuk menghindari konflik internal.

C. Membocorkan informasi ke media untuk memberikan tekanan publik.

D. Meminta suap dari pihak yang melakukan kecurangan untuk diam.

E. Menyampaikan kecurangan tersebut kepada atasan langsung

 

PEMBAHASAN :

A. Melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak berwenang tanpa memberi tahu atasan.

Budi seharusnya melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak berwenang untuk menjaga integritasnya dan memastikan transparansi.

 

10. Seorang manajer, Deni, dihadapkan pada keputusan sulit untuk melakukan pemecatan massal demi efisiensi perusahaan. Bagaimana seharusnya Deni menjalankan keputusan ini dengan tetap mempertahankan integritasnya?

A. Memecat karyawan tanpa memberikan penjelasan yang jelas.

B. Memilih karyawan yang tidak disukainya untuk diberhentikan.

C. Memberikan alasan yang tidak benar untuk pemecatan massal.

D. Mengomunikasikan keputusan secara jujur dan memberikan justifikasi yang jelas.

E. Menunda pengumuman pemecatan untuk menghindari reaksi negatif.

 

PEMBAHASAN :

D. Mengomunikasikan keputusan secara jujur dan memberikan justifikasi yang jelas.

Deni seharusnya mengomunikasikan keputusan secara jujur dan memberikan justifikasi yang jelas untuk menjaga integritasnya dan memberikan keadilan kepada karyawan yang terlibat.

 

11. Anda adalah seorang pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintah yang mengelola proyek konstruksi besar. Seorang kontraktor swasta menawarkan uang suap besar untuk memenangkan kontrak proyek tersebut. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas?

A. Saya akan menerima tawaran uang suap dan memenangkan kontrak proyek.

B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak

berwenang.

C. Saya akan berusaha memenangkan kontrak proyek tanpa menerima suap, tetapi tidak akan melaporkan tawaran tersebut.

D. Saya akan menerima tawaran uang suap dan kemudian menyalurkannya untuk kepentingan publik.

E. Saya akan mengabaikan tawaran uang suap tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang.

 

PEMBAHASAN :

B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak

berwenang.

Integritas mengharuskan Anda untuk menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak berwenang. Hal ini mencerminkan komitmen pada moralitas dan kejujuran dalam menjalankan tugas pemerintahan.

 

12. Anda adalah seorang kepala unit di sebuah lembaga penegak hukum. Seorang teman dekat Anda telah terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta perlindungan dari hukum. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas?

A. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya dan membiarkan aktivitas ilegal tersebut berlanjut.

B. Saya akan menolak membantu teman dekat saya dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

C. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya, tetapi secara diamdiam akan melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada atasan.

D. Saya akan menyarankan teman dekat saya untuk melarikan diri dan menghindari hukuman.

E. Saya akan melaporkan teman dekat saya kepada atasan dan pihak berwenang tanpa memberikan perlindungan.

 

PEMBAHASAN :

B. Saya akan menolak membantu teman dekat saya dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Integritas mengharuskan Anda untuk menolak membantu teman dekat Anda dalam aktivitas ilegal dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ini mencerminkan komitmen pada kejujuran dan menjunjung tinggi prinsip hukum.

 

 

13. Anda adalah seorang pegawai di lembaga pemerintah yang mengelola dana publik. Anda memiliki akses ke dana tersebut dan tergoda untuk menggunakan sebagian dana itu untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas?

A. Saya akan menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi karena saya merasa saya berhak

melakukannya.

B. Saya akan menolak untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan menjalankan tugas saya dengan integritas.

C. Saya akan menggunakan dana tersebut dan berjanji untuk mengembalikannya di kemudian hari.

D. Saya akan menggunakan dana tersebut dengan harapan bahwa saya tidak akan ketahuan.

E. Saya akan menggunakan dana tersebut tetapi kemudian memberi laporan palsu untuk menutupi penggunaan dana tersebut.

 

PEMBAHASAN :

C. Saya akan menolak untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan menjalankan tugas saya dengan integritas.

Integritas mengharuskan Anda untuk menolak menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi dan menjalankan tugas Anda dengan integritas. Ini mencerminkan komitmen pada moralitas, kejujuran, dan etika dalam pengelolaan dana publik.

 

14. Anda adalah seorang hakim di pengadilan tinggi yang sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi. Anda menerima tawaran uang suap dari pihak terdakwa untuk mempengaruhi hasil kasus. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas?

A. Saya akan menerima tawaran uang suap dan mempengaruhi hasil kasus sesuai dengan permintaan pihak terdakwa.

B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan menjalankan proses hukum dengan integritas, memastikan keadilan terwujud.

C. Saya akan menerima tawaran uang suap dan kemudian memberikan sebagian uang tersebut kepada yayasan amal.

D. Saya akan menunda pengambilan keputusan mengenai tawaran uang suap tersebut sambil mempertimbangkan manfaat pribadi.

E. Saya akan menolak tawaran uang suap tetapi kemudian meminta uang lebih banyak sebagai imbalan atas penolakan saya.

 

PEMBAHASAN :

B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan menjalankan proses hukum dengan integritas, memastikan keadilan terwujud.

Integritas mengharuskan Anda untuk menolak tawaran uang suap dan menjalankan proses hukum dengan integritas, memastikan keadilan terwujud. Ini mencerminkan komitmen pada keadilan, kejujuran, dan menjalankan hukum dengan benar.

 

15. Anda adalah seorang auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab untuk memeriksa penggunaan dana publik di sebuah lembaga pemerintah. Anda menemukan indikasi penyalahgunaan dana yang melibatkan pejabat pemerintah tinggi. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas?

A. Saya akan mengabaikan temuan tersebut dan tidak melaporkannya agar tidak mengganggu pejabat pemerintah tinggi.

B. Saya akan melaporkan penyalahgunaan dana tersebut kepada atasan saya dan meminta tindakan yang sesuai.

C. Saya akan mencoba menutupi temuan tersebut dan berusaha menyelesaikan masalah secara internal tanpa melaporkannya.

D. Saya akan meminta suap dari pejabat pemerintah tinggi agar saya tidak melaporkan temuan tersebut.

E. Saya akan mengungkapkan temuan tersebut kepada media tanpa memberi tahu atasan saya terlebih dahulu.

 

PEMBAHASAN :

B. Saya akan melaporkan penyalahgunaan dana tersebut kepada atasan saya dan meminta tindakan yang sesuai.

Integritas mengharuskan Anda untuk melaporkan penyalahgunaan dana kepada atasan Anda dan meminta tindakan yang sesuai. Ini mencerminkan komitmen pada moralitas, kejujuran, dan menjalankan tugas pemeriksaan dengan integritas.

 

16. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintahan adalah. 

A. Menjaga kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur 

B. Selalu mentaati prosedur pekerjaaan yang berlaku.

C. Bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan 

D. Membiasakan diri dalam beretika jujur dalam pekerjaan 

E. Menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja

 

PEMBAHASAN :

E. Menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja

Berdasarkan soal tersebut yang bukan merupakan implementasi dalam nilai integritas adalah pada opsi "menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja", pernyataan itu bukan termasuk dalam implementasi integritas

 

17. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan berikut, kecuali... 

A. Rekrutmen pegawai melalui sistem CAT 

B. Pendidikan pelatihan fungsional 

C. Penegakan disiplin melalui sistem reward and punishment 

D. Peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup 

E. Pembuatan sistem anti korupsi

 

PEMBAHASAN :

E. Pembuatan sistem anti korupsi

Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui kegiatankegiatan berikut: 1. Proses seleksi yang diadakan untuk merekrut SDM aparatur birokrasi dilaksanakan secara seobjektif mungkin, menggunakan standar tinggi dan ketatserta pelaksanaan proses seleksi yang jujur contoh rekrutmen CPNS melalui sistem CAT 2. Dalam rangka meningkatkan integritas, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip good governance 3. Perbaikanperbaikan sistem promosi aparatur birokrasi, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar bagi masyarakat terhadap perilaku aparatur birokrasi. Contohnya: Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan fungsional, Pendidikan dan pelatihan teknis, Penegakan disiplin aparatur birokrasi melalui mekanisme pemberian reward dan Punishment 4. Peningkatan kesejahteraan aparatur birokrasi yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum

 

18. Saya bekerja di sebuah perusahaan lokal yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya ditugaskan pada bagian administrasi dan pengurusan surat-menyurat. Ketika bertugas, ada seorang klien memberikan sejumlah uang dengan harapan agar pengurusan suratmenyuratnya dapat dipercepat. Sikap yang saya ambil … 

A. Menerimanya dengan anggapan sebagai hadiah. 

B. Menerimanya selama tidak diketahui oleh rekan yang lain. 

C. Menolak apabila diminta oleh atasan. 

D. Memarahi klien tersebut karena berusaha menyogok saya. 

E. Menolak karena hal tersebut adalah gratifikasi.

 

PEMBAHASAN :

E. Menolak karena hal tersebut adalah gratifikasi.

Pada soal ini, yang diujikan adalah integritas terkait kedisiplinan kita dalam menaati sebuah aturan, yakni menolak pemberian dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan tujuan atau maksud tertentu untuk mempermudah, memperlancar ataupun memfasilitasi suatu hal tertentu agar segera terlaksana dan selesai. Hal itu merupakan bentuk pemberian cuma-cuma yang mengandung unsur gratifikasi. Jadi, tindakan yang harus kita ambil

ketika kita menghadapi disituasi tersebut adalah dengan cara menolaknya.

 

19. Suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket yang sangat ramai. Ketika sampai dirumah saya baru menyadari ternyata saya hanya membayar untuk lima bungkus mie instan, padahal mie instan yang saya beli di dalam kantong belanja ada enam bungkus. Sepertinya terjadi kekeliruan oleh kasir ketika menghitung barang belanjaan saya. Yang saya lakukan… 

A. Mengembalikan kelebihan barang tersebut esoknya 

B. Mengembalikan barang tersebut saat itu juga 

C. Membiarkan saja karena merupakan rezeki saya 

D. Berbelanja di minimarket tersebut dan membayar lebih di lain waktu 

E. Memberitahu kasir dan membayar untuk kekurangannya

 

PEMBAHASAN :

E. Memberitahu kasir dan membayar untuk kekurangannya

Karena sudah mengambil barang yang ingin dibeli jadi harus berinisiatif ke kasir langsung pergi ke minimarket lagi untuk membayar kekurangan tersebut. hal tersebut sejalan dengan landasan inti nilai integritas yaitu jujur dan tanggung jawab

 

20. Di lingkungan perumahan saya, ada tetangga saya yang dicurigai sebagai bandar narkoba. Keberadaannya sudah diketahui oleh hampir seluruh warga dan membuat warga resah. Namun, setiap kali ada razia atau laporan dari warga kepada pihak kepolisian, tetangga saya tersebut selalu dapat lolos. Suatu hari saya mendapatkan fakta bahwa bandar tetangga saya tersebut ternyata memiliki orang tua yang menjabat sebagai petinggi di instansi setempat. Tindakan saya …. 

A. Membiarkan saja lebih baik mencari aman, bisa jadi malah kita sendiri yang yang dituduh.

B. Melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut 

C. Tidak memperdulikan karena hal itu bukan merupakan urusan saya. 

D. Meminta bantuan tetangga lainnya untuk mendiskusikan hal ini bagaimana mencari jalan keluarnya 

E. Melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT

 

PEMBAHASAN :

B. Melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut 

Tindakan yang perlu kita ambil setelah melihat dan mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan pelanggaran Integritas. Seperti pada soal tersebut karena yang berwenang untuk melakukan peyelidikan adalah aparat keamanan sedangkan kita sebagai warga cukup melaporkan akan kejadian tersebut.

 

 

21. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot, batubara,emas dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke…

a. Pertama

b. Kedua

c. Ketiga

d. Keempat

e. Kelima 

 

PEMBAHASAN :

e. Kelima 

Bunyi sila ke-5 adalah “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bagi rakyat Indonesia, keadilan memang menjadi hal yang penting. Butir ke-5 Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya.

 

 

22. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitupula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila …

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Persatuan Indonesia

D.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

PEMBAHASAN :

E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prinsip sila ke-5 keadilan di segala bidang dimana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum ekonomi sosial dan budaya sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud.

 

23. Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi terdapat sejumlah

prinsip utama seperti prinsip kepentingan umum. Maksud dari prinsip kepentingan umum adalah...

A. Sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya

B. Sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan

C. Proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis, dan penetapan status kepemilikan gratifikasidilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara digunakan untuk kepentingan negara

E. KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi

 

PEMBAHASAN :

B. Sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan

1) Prinsip independensi : Sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK.

2) Prinsip kepentingan umum : Sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.

3) Prinsip kepastian hukum : Proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Prinsip kemanfaatan : Barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara digunakan untuk kepentingan negara.

5) Prinsip perlindungan pelapor gratifikasi : KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi.

 

24. Ketika sedang berkendara di malam hari bersama dengan beberapa teman, kami menjumpai jalur satu arah yang sedang sepi. Salah satu teman menyarankan untuk melawan arah di jalur tersebut karena melalui jalan tersebut dapat lebih cepat sampai ke tempat tujuan kami. Sebagian besar teman saya menyetujuinya karena saat itu jalur tersebut sedang sepi. Sikap saya …

A. Menyetujuinya demi kesetiakawanan.

B. Menyetujuinya berhubung jalanan sedang sepi.

C. Menolaknya karena khawatir ada polisi di ujung jalan.

D. Menolaknya karena takut ada kendaraan yang tiba-tiba melintas dari arah berlawanan.

E. Menolaknya karena hal tersebut melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

 

PEMBAHASAN :

E. Menolaknya karena hal tersebut melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Tindakan melawan arah merupakan tindakan yang melanggar terhadap peraturan lalu lintas. Sebagai seorang yang berintegritas harus bertanggung jawab dan disiplin untuk tidak melawan arus lalu lintas karena menyadari bahwa hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi secara langsung kita harus menolak apapun rencananya yang berusaha untuk melanggar hukum.

 

25. Anda adalah seorang ASN yang bertugas melakukan audit. Suatu hari Anda ditugaskan untuk melakukan audit di salah satu kantor pemerintahan yang berjarak cukup jauh dari kantor tempat Anda bekerja. Di tengah perjalanan mobil yang Anda gunakan tibatiba mogok. Setelah memperbaiki mobil tersebut di bengkel, Anda melanjutkan perjalanan dan melaksanakan pekerjaan Anda di kantor tersebut. Setelah selesai melakukan tugas, salah seorang ajudan memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih dan untuk mengganti biaya bengkel mobil Anda. Sikap Anda ….

A. Menerimanya karena jumlahnya hanya sedikit dan merasa tidak sopan jika menolaknya.

B. Menolaknya karena jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan biaya perbaikan mobil.

C. Menolak uang tersebut karena biaya perbaikan mobil akan diganti oleh kantor saya.

D. Menerimanya untuk menutupi biaya yang telah Anda keluarkan untuk memperbaiki mobil.

E. Menerimanya karena hal tersebut adalah bentuk terima kasih atas kinerja saya.

 

PEMBAHASAN :

C. Menolak uang tersebut karena biaya perbaikan mobil akan diganti oleh kantor saya.

Menerima pemberian apapun dari orang lain yang berhubungan dengan tujuan dan maksud tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan merupakan bentuk gratifikasi. Jadi kejadian-kejadian seperti ini harus kita tolak karena tidak sesuai dengan integritas kejujuran terhadap pekerjaan dan sudah diatur dalam uu KPK. Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada BabII, Pasal 2 menyebut penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi yaitu: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.

 

Read More