ADS

SELAMAT DATANG DI BIMBEL MY TENTOR - SOLUTION FOR STUDENTS

JL. AYAHANDA NO.1B DI BELAKANG TOKO LISTRIK GUNUNG SARI GATOT SUBROTO/APOTEK TOP AYAHANDA

TENTOR BERPENGALAMAN DAN PROFESIONAL

TENTOR SEDANG MENGAJAR DI KELAS DENGAN SISWA SEKDIN YANG ASYIK DAN TEKUN MENDENGAR DAN MENCATAT SESUAI ARAHAN.

TENTOR MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA SISWA

MENGAJAR SISWA/I DENGAN SEPENUH HATI.

MENGAJAR MENGGUNAKAN MODEL AGAR SISWA PAHAM

PUTRA-PUTRI ANDA ADALAH ASET YANG BERHARGA, PERSIAPKAN MEREKA MENUJU MASA DEPAN YANG GEMILANG.

INVESTASIKAN MASA DEPAN PUTRA/I ANDA SEKARANG

PASTIKAN MEREKA MEMILIH MASA DEPANNYA DENGAN BIMBINGAN AYAH/IBU DAN KAMI SEBAGAI TENTORNYA.

Tampilkan postingan dengan label SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 Desember 2024

SOAL TWK (8) DAN JAWABAN

 SOAL TWK

1.Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa….

A.Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri 

B.Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan 

C.Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku 

D.Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain 

E.Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan 


2.Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa…. 

A.Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat 

B.Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tak perlu dirisaukan 

C.Dimuarakan pada kesatuan 

D.Bangsa Indonesia mengakui kebhinnekaan sebagai kekayaan 

E.Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan


3.Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah…. 

A.Pancasila menggelorakan semangat perjuangan untuk proklamasi. 

B.Naskah Proklamasi dan Pancasila dirumuskan secara bersama. 

C.Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur  Pancasila. 

D.Pancasila dan Proklamasi melahirkan generasi baru perjuangan. 

E.Pancasila dan proklamasi merupakan sumber kebanggaan bangsa. 


4.Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…

A.31 ayat 1

B.31 ayat 2

C.31 ayat 3

D.31 ayat 4

E.31 ayat 5


5.Lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Udang-undang adalah…

A.Presiden

B.MPR 

C.DPD 

D.DPR 

E.MA 


6.Menurut Pasal 29 (2) UUD 1945, dapat dinyatakan  bahwa penduduk bebas….

A.Mengabaikan aturan agama

B.Memilih agama yang diyakini 

C.Memeluk atau menolak beragama. 

D.Menentukan satu agama selama hidupnya 

E.Menetapkan pilihan agamanya sesuai kepentingannya


7.Terdapat beberapa perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem politik  negara republik Indonesia, salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan Presiden. Hal tersebut di atur dalam UUD 1945 pasal…. 

A.6A

B.7

C.7A

D.7B

E.7C


8.Perubahan Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia akibat dilakukannya amandemen UUD 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Salah satu lembaga negara baru sebagai produk UUD amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas… 

A.Membantu MA dan menyelesaikan perkara tingkat kasasi 

B.Menyeleksi calon hakim agung 

C.Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 

D.Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi 

E.Menangani pelanggaran HAM ringan maupun berat. 


9.Kegagalan industrialisasi di perkotaan dalam menyerap peningkatan penduduk yang tinggi merupakan gambaran dari konsep ….

A.urban growth 

B.urbanization 

C.overurbanized 

D.urban primacy 

E.urban problem


10.Kebiasaan-kebiasaan  dalam masyarakat  akan menjadi  hukum kebiasaan,  apabila  telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu, kecuali  

A.Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap 

B.Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya memang demikian (opinio necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum 

C.Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar 

D.Adanya pengaruh dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif 

E.Adanya pengaruh dari legislative


11.Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia selain abad ke-11 dan 13 adalah abad ke 7 - 8. Bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah kenyataan historis bahwa 

A.angka yang tertera pada nisan Sultan Malik Al Saleh menunjukkan abad ke-7.

B.ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik.

C.Marcopolo berpendapat agama Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya Sriwijaya.

D.kawasan nusantara dan masyarakat nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, Arab (Persia).

E.penduduk nusantara sebagian besar masih berada pada tingkat rohani yang rendah.


12.Sumber dan bukti yang menunjukkan Perlak sebagai Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah ...

A.ramainya pedagang di kerajaan Perlak.

B.Perlak sebagai salah satu bandar perdagangan terpenting sekitar abad   ke-3 M.

C.ditemukannya naskah tua bahasa Melayu dan bukti peninggalan bersejarah.

D.catatan Ibnu Batuta.

E.ditemukannya catatan dan cerita tentang kerajaan Perlak.


13.Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang isinya tentang perubahan pemerintahan ...

A.presidensiil menjadi pemerintahan diktator.

B.presidensiil menjadi pemerintahan demokrasi parlementer.

C.presidensiil menjadi pemerintahan demokrasi liberal

D.diktator menjadi pemerintahan demokrasi liberal

E.diktator menjadi pemerintahan parlementer


14.Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara pada abad ke15 - 17 akan mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia karena ...

A.mampu melahirkan dan mengembangkan kehidupan maritim bagi bangsa Indonesia.

B.masing-masing kerajaan yang ada, membuka perwakilan dagangnya di kerajaan lain.

C.mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku.

D.berhasil mewujudkan kebersamaan dalam melawan monopoli orang lain.

E.pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh para pedagang Islam.


15.Faktor utama pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah ...

A.pengaruh kemenangan Rusia terhadap Jepang tahun 1904-1905.

B.peranan kaum bangsawan yang memperjuangkan kepentingan rakyat. 

C.kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda.

D.adanya pembelaan untuk memperbaiki nasib bangsa oleh Multatuli. 

E.angin kebebasan melalui politik pintu terbuka.


16.Seorang tokoh yang menggulirkan program perestroika untuk meningkatkan perekonomian Uni Sovyet adalah...

A.Lenin        

B.Stalin    

C.Mikhail Gorbachev 

D.Leonid Breznev        

E.Konstantin Chernenko


17.Setelah Perang Dunia I berakhir, perasaan anti kolonialisme dan imperialisme semakin kuat dikalangan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan taktik pergerakan nasional Indonesia, yaitu...

A.bercorak kooperatif.

B.lebih bersikap moderat.

C.bersikap netral untuk mendapatkan simpati dari negara-negara lain. 

D.bersikap radikal dengan taktik nonkooperasi.

E.partai-partai mulai bekerjasama dengan pemerintah Belanda untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.


18.Latar belakang diterapkannya Tanam Paksa di Indonesia oleh Van De Bosch terutama adalah untuk.....

A.menghentikan krisis ekonomi.

B.mengenalkan jenis tanaman baru. 

C.meningkatkan hasil pertanian.

D.mengisi khas negara yang kosong. 

E.meningkatkan perdagangan.


19.Masa penjajahan Jepang merupakan puncak dari penderitan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah. Namun, secara nasionalisme menimbulkan ikatan persaudaraan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan oleh....

A.para pemuda Indonesia diberi pelatihan militer untuk mempertahankan Indonesia.

B.penderitaan rakyat akibat romusha.

C.kehidupan rakyat yang semakin maju.

D.partai-partai yang ada bersedia bekerjasama dengan pemerintah Jepang

E.penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.


20.Selama pendudukan Jepang di Indonesia, K.H. Zaenal Mustofa pernah melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan...

A.ketidakpuasan atasjanji Jepang.

B.penderitaan rakyat akibat romusha. 

C.tidak bersedia melakukan seikeirei.

D.tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi.

E.K.H. Zaenal Mustofa dipaksa Jepang bertempur melawan NICA.


21.Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai

A.organisasi politik.

B.organisasi kesusilaan. 

C.organisasi integralistik. 

D.organisasi kekuasaan.

E.organisasi kemasyarakatan.


22.Unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah ...

A.rakyat, penduduk, dan wilayah.

B.wilayah, pemerintah dan pengakuan secara de facto. 

C.rakyat, pemerintah dan pengakuan secara de facto. 

D.rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

E.rakyat, warga negara dan pemerintah yang berdaulat.


23.Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah ...

A.wilayah lautan suatu negara.

B.lautan bebas yang ada pemiliknya. 

C.tempat tinggal suatu masyarakat.

D.lautan milik bersama masyarakat dunia. 

E.tempat bekerja perwakilan suatu negara.


24.Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada ...

A.jabatan kepala negara.

B.sistem pemerintahannya.

C.jumlah UUD yang dimiliki.

D.hak untuk mengatur daerahnya (ke dalam).

E.kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat.


25.Pengakuan de jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indone¬sia secara resmi menurut hukum misalnya ...

A.17 Agustus 1945, terbentuknya negara Indonesia.

B.10 Juli 1947, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir.

C.10 Juli 1947, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda.

D.27 Desember 1949, pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda.

E.10 Agustus 1945, pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi.


26.Menurut Aristoteles pengertian politik adalah ...

A.upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. 

B.pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. 

C.kemahiran dalam bidang kenegaraan. 

D.pengambilan keputusan.

E.meliputi seni dan ilmu.


27.Alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah ...

A.agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat.

B.pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah.

C.pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan dae¬rahnya.

D.pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya. 

E.pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya.


28.Perhatikan beberapa hukum berikut ini :

1.hukum pidana 

2.hukum perorangan 

3.hukum adat 

4.hukum keluarga 

5.hukum waris

6.hukum Tata Negara


Dari jenis-jenis hukum di atas, yang termasuk hukum perdata adalah nomor....

A.1, 3 dan 5          

B.1, 4 dan 5        

C.2, 4 dan 5 

D.2, 3 dan 6

E.3, 5 dan 6


29.Pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ...

A.peradilan istimewa.

B.peradilan KKN.

C.peradilan perkara berat dan lebih berat. 

D.peradilan banding dan kasasi. 

E.eradilan khusus.


30.Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, artinya ...

A.tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan regional. 

B.ikut menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional.

C.ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak.

D.bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia.

E.bersikap aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak.



KUNCI JAWABAN

1.Kunci : C

Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku

2.Kunci : E

Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan 

3.Kunci : C

Proklamasi kemerdekaan melahirkan nilai-nilai luhur Pancasila. 

4.Kunci : A

PASAL 31 UUD 1945: 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

    dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

    satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

    keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

    rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang

     diatur dengan Undang-Undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

    sekurang-kurangnya dua puluh persen dari 

    anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

    anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

    memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

    nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

    teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

    agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

    peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

5.Kunci : D

Berdasarkan Pasal 20 UUD 1945: 

1)Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

2)Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3)Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

4)Presiden mengesahkan rancangan undang-undang

 yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 

5)Dalam hal rancangan undang-undang yang telah

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan.

6.Kunci : B

Pasal 29 (2) UUD 1945 memuat jaminan kebebasan beragama di indonesia. 

7.Kunci : B

Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

8.Kunci : C

Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 

Mahkamah Konstitusi  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

1)Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2)Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3)Memutus pembubaran partai politik, dan 

4)Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

9.Kunci : C

Kegagalan industrialisasi di perkotaan dalam menyerap peningkatan penduduk yang tinggi merupakan gambaran dari konsep overurbanized 

10.Kunci : D

Bahwa adanya pengaruh dari penguasa setempat dalam hal ini kekuasaan eksekutif bukan merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan. Adapun: 

-Syarat material, yaitu adanya perilaku yang secara terus menerus dilakukan dalam hal yang sama atau menurut garis tingkah laku yang tetap merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan. 

-Syarat psikologis atau intelektual, kebiasaan tersebut menimbulkan kesadaran atau keyakinan umum bahwa seharusnya  memang demikian (opinio  necessitatis) dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum merupakan salah satu syarat Kebiasaankebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan. 

-Adanya akibat hukum, artinya ada sanksinya kalau kebiasaan dilanggar merupakan salah satu syarat Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat akan menjadi hukum kebiasaan.

11.Kunci : D

Ditemukannya makam Fatimah Binti Maimun merupakan bukti masuknya Islam ke Indonesia abad ke-11, sedangkan nisan Sultan Malik Al Saleh dan catatan Marcopolo... sebagai bukti masuknya Islam abad ke 13. Sedangkan pada abad 7- 8 masuknya Islam melalui jalinan hubungan dengan India, Cina dan Arab. Jalinan sudah tercipta ketika masih berdiri kerajaan Sriwijaya.

12.Kunci : C

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai, namun dengan adanya bukti baru ditemukannya naskah-naskah tua berbahasa Melayu yang mengungkapkan keberadaan Perlak dan bukti peninggalan sejarah seperti mata uang Perlak, stempel kerajaan dan makam Raja Benoa.

13.Kunci : B

Menghindari adanya anggapan bahwa pemerintah Indonesia bersifat diktator dan dalam rangka memperoleh pengakuan kedaulatan maka pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.

14.Kunci : C

Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang yang tidak ada di daerahnya. Melalui perdagangan maka pertemuan antar suku bangsa di Indo¬nesia terjadi sehingga terjalin kebersamaan di antara mereka.

15.Kunci : C

Pergerakan Nasional di Indonesia lahir karena dipengaruhi 2 faktor utama yaitu :

a. Faktor Intern :

-  kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda

-  lahirnya kaum terpelajar sebagai akibat positif dari pelaksanaan politik etis

b. Faktor ekstern :

-  kemenangan Jepang atas Rusia Tahun 1904 -1905

-  pergerakan nasional yang terjadi di Turki, India dan Cina

16.Kunci : C

Pada bulan Maret 1985, Mikhael Gorbachev diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis Uni Sovyet menggantikan Konstantin Chernenko, yang sekaligus menghantarkan ke puncak kekuasaannya di Uni Sovyet. Programnya ialah perestroika (restrukturisasi) dan glasnost (keterbukaan) untuk membawa Uni Sovyet keluar dari stagnasi politik dan ekonomi.

17.Kunci : D

Pergerakan Nasional dibagi dalam 3 kurun waktu :

-    Masa awal pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam dan Indische Party.

-    Masa radikal dengan ciri tidak bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda seperti Perhimpunan Indonesia, PNI dan PKI.

-    Masa moderen dengan bersikap agak lunak dan mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda, partai-partai pada masa ini seperti Partindo dan GAPI.

18.Kunci : D

Sekitar tahun 1830 negeri Belanda menghadapi keadaan ekonomi yang sangat buruk disebabkan terjadinya pemberontakan dari Belgia dan akibat perang Diponegoro yang memakan biaya. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, raja William I mengangkat Van Den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia untuk bertugas mengisi kekosongan kas negara.

19.Kunci: E

Untuk menarik hati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang tidak melarang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia pada akhirnya mampu mendorong rasa nasionalisme di kalangan rakyat.

20.Kunci : C

K.H. Zaenal Mustofa melakukan perlawanan terhadap Jepang di Tasikmalaya karena beliau tidak bersedia melakukan seikeirei yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah Tokyo.

21.JAWABAN : D

Pengertian negara dapat ditinjau dari empat sudut yaitu :

1.Negara sebagai organisasi kekuasaan

Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut.

2.Negara sebagai organisasi politik

Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa.

3.Negara sebagai organisasi kesusilaan

Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu.

4.Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat

Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara.

22.Kunci : D

Unsur-unsur berdirinya negara yaitu :

- rakyat

- wilayah  bersifat konstitutif 

- pemerintah yang berdaulat

- pengakuan negara lain  bersifat deklaratif


23.Kunci : E

Daerah Ekstrateritorial adalah wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah teritorial negara yang bersangkutan.

Contoh : Kapal laut yang berlayar di lautan bebas di luar laut teritorial di bawah bendera suatu negara tertentu dan wilayah tempat bekerjanya badan perwakilan sebuah negara dianggap sebagai wilayah negara yang bersangkutan.

24.Kunci : D

- Negara kesatuan merupakan sistem penjelmaan kedaulatan negara atas seluruh rakyat dan wilayahnya yang diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan kedaulatan negara tidak terbagi sehingga hanya terdapat satu undang-undang dasar satu kepala negara dan hanya pemerintah pusat yang berhak menetapkan undang-undang.

- Bentuk negara serikat terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Dalam negara serikat terdapat pembagian yaitu setiap tindakan keluar dan SOAL mencetak uang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan setiap tindakan ke dalam (soal-soal kesehatan dan kebudayaan) menjadi hak dan wewenang pemerintah negara bagian.

25.Kunci : D

Pengakuan negara lain ada dua macam yaitu :

- Pengakuan de facto

Contoh : 17 Agustus 1945 negara Indonesia berdiri 

- Pengakuan dejure

Contoh : 10 Juni 1947 pengakuan kedaulatan RI oleh Mesir, 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda

26.Kunci : B

Pengertian politik menurut Aristoteles :

Setiap polis atau negara adalah asosiasi.

Setiap kali kita berhadapan dengan politik kita menemukan adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama.

27.Kunci : B

Tugas pembantuan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusannya di daerah.

Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusannya di daerah.

28.Kunci : D

Hukum perdata meliputi :

-  hukum perorangan  -  hukum waris

-  hukum keluarga    -  hukum kekayaan

29.Kunci : D

Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding

Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi

30.Kunci : D

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif artinya Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikap terhadap masalah-masalah internasional, bebas menjalin hubungan dengan negara manapun dan aktif memperjuang¬kan tegaknya hak asasi manusia serta aktif menciptakan tatanan pergaulan internasional yang adil.


Kamis, 12 Desember 2024

SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN DAN JAWABAN

 TES WAWASAN KEBANGSAAN


1.Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny telah lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai … 

A.Kepribadian bangsa Indonesia 

B.Perjanjian Luhur bangsa Indonesia 

C.Cita-cita dan Tujuan bangsa Indonesia  

D.Jiwa bangsa Indonesia 

E.Pandangan hidup bangsa Indonesia 


2.Susunan sila-sila dari Pancasila tersusun secara sistematis hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni, sehingga nila-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut, KECUALI …

A.Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal

B.Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia 

C.Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar yang tak boleh diabaikan 

D.Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum dapat diubah untuk mengikuti dinamika kehidupan, dengan demikian, Pancasila akan tetap ada 

E.Pembukaan UUD 1945 yang menjadi nilai-nilai Pancasila tetap ada karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan   


3.Pengertian kita tentang UUD 1945 akan bersumber pada penafsiran resmi dan/atau berdasarkan berdasarkan kenyataan sejarah, maka dipakailah suatu metoda penguraian yang isi penyelesaiannya selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. Metode ini adalah …

A.Obyektif – praktis 

B.Obyektif – teoritis 

C.Obyektif – fulsatis 

D.Subjektif – praktis 

E.Subjektif – teoritis 

  

4.Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kekuatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” …

A.Tahun I No.1 tanggal 18 Agustus 1945 

B.Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946 

C.Tahun IIINo.12 tanggal 8 April 1947

D.Tahun IV No.8 tanggal 12 April1948 

E.Tahun V No.12 tanggal 9 Oktober 1960

 


5.Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dari penjajahan adalah makna alinea.

A.pertama  

B.kedua

C.ketiga

D.keempat

E.Pertama dan kedua


6.Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 melalui tujuh kunci pokoknya, yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam peraturan perundangan dibawahnya, termasuk ketetapan MPR. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalam …

A.Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 

B.Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 

C.Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 

D.Ketetapan MPR No.III/MPR/1999 

E.Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 


7.Terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam ideologi Pancasila yakni dimensi Teologis, dimensi Etis, dan dimensi Integral – Integratif.Dimensi yang menunjukkan bahwa manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral dimana seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, merupakan pengertian …

A.Dimensi Teologis 

B.Dimensi Etis 

C.Dimensi Integral – Integratif 

D.Dimensi Teologis dan Etis 

E.Dimensi Etis dan Integral – Integratif 


8.Pancasila sebagai ideologi terbuka dan terwujud jika hal-hal berikut ini dilaksanakan secara optimal, KECUALI …  

A.perlunya dinamisasi kehidupan masyarakat 

B.perlunya demokrasi masyarakat yang mampu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa 

C.perlunya fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat 

D.perlunya institusi analisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat 

E.perlunya standarisasi penerapan nilai untuk semua warga negara sehingga tercapai kerukunan hidup 


9.Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah makna dimensi … 

A.Realitas

B.Idealitas

C.Fleksibilitas

D.Fungsionalitas

E.Aktualitas


10.Pancasila digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat di kehidupan nyata (living reality). Ini merupakan pengertian justifikasi …

A.Yuridis  

B.Teoritis – Filsafati  

C.Sosiologis – Historis 

D.Etis – Historis

E.Aktual – Filosofis


11.Perumusan Pancasila yang sah dan resmi adalah yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.Pernyataan di atas adalah isi dari …

A.Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

B.Ketetapan MPR No.11/MPR/1978 

C.Ketetapan MPR No.11/MPR/1983 

D.Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 

E.Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 


12.Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tercantum dalam …

A.Proklamasi 17 Agustus 1945

B.Undang-Undang Dasar 1945 

C.Pembukaan UUD 1945 

D.Ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966 

E.Dekrit Presiden 5 Juli 1959


13.Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 s/d 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara” yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Bahkan Kerajaan Majapahit menerapkan politik luar negeri dengan prinsip bertetangga yang baik (good neighbour policy) dikenal dengan … 

A.“Bhineka Tungga Ika”

B.“Tan Hana Dharma Mangrua”

C.“Ekaprasetia Pancakarsa”

D.“Mitreka Satata”

E.“Manunggaling Kawula Gusti” 

 

14.Terdapat beberapa fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, salah satunya berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dalam hal ini fungsi Pancasila dilihat secara … 

A.Yuridis bertatanegaraan 

B.Bersifat sosiologis 

C.Bersifat etis dan fisiologis 

D.Bersifat formal 

E.Dimensi realitas 

 

15.Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), lembaga yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah …

A.Mahkamah Agung (MA) 

B.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C.Komisi Yudisial (KY)

D.Mahkamah Konstitusi (MK)

E.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 


16.Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah …

A.Setiap penduduk 

B.Setiap warga negara yang ditetapkan oleh UU 

C.Setiap warga negara telah dewasa/menikah 

D.Fraksi politik 

E.Partai politik 


17.Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai …

A.Penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi 

B.Penyelenggara negara di bawah MPR 

C.Kepala pemerintahan negara 

D.Kepala negara 

E.Mandataris MPR 

 

18.DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan, KECUALI....

A.Pembentukan, pemekaran, serta pembangunan daerah 

B.Pendapatan dan belanja negara 

C.Hubungan pusat dan daerah 

D.Pengelola sumber daya alam 

E.Perimbangan keuangan pusat dan daerah 

 

19.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pendidikan guna mengadakan hukum dan keadilan (UUD 1945 pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …

A.Mahkamah Agung

B.Mahkamah Agung dan DPR 

C.Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

D.Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

E.Mahkamah Agung dan Presiden 


20.Aturan Tambahan, pasal II UUD 1945 menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD negeri RI tahun 1945 terdiri atas … 

A.Pembukaan dan batang tubuh 

B.Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan 

C.Pembukaan dan pasal-pasal 

D.Pembukaan dan batang tubuh amandemen 

E.Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan amandemen  


21.Kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di jalankan oleh satu badan/lembaga yaitu presiden dibantu oleh KNIP-Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan … 

A.Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

B.Batang tubuh UUD 1945 pasal 10 

C.Aturan peralihan UUD 1945 pasal IV 

D.Aturan tambahan UUD 1945 ayat (3) 

E.Maklumat wakil presiden dan No.X 


22.Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949 dapat disimpulkan bahwa konstitusi RIS 1949 juga … pembagian kekuasaan yang terbagi dalam 6 lembaga negara yakni …

A.MPR, DPR, MA, BPK, SENAT, Presiden 

B.MPR, DPR, MA, BPK, Presiden, Menteri-menteri 

C.Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Badan Federal 

D.Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Senat 

E.MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, Senat 

  

23.Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahannya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI … 

A.Adanya sistem parlementer yang multipartai 

B.Partai politik hanya untuk kepentingan partai golongan 

C.Pelaksanaan sistem demokrasi tidak sehat 

D.Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal 

E.Kekuasaan-kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara 

 

24.Keluarnya Keppres RI No.28 tahun 2003 menetapkan seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam status bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer, sejak 19 Mei 2003, disebabkan pihak GAM tidak menerima pernyataan pernyataan yang disampaikan pemerintah RI yaitu menerima NKRI, Otonomi khusus NAD dan meletakkan senjata. Perundingan tesebut dilaksanakan di kota …

A.Helsinki, Finlandia  

B.Jakarta, Indonesia  

C.Manila, Filipina 

D.Tokyo, Jepang

E.Oslo, Norwegia


25.Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensial, tetapi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial ini masih belum dilaksanakan secara resmi. Hal ini tampak jelas tertuang dalam ketetapan MPR ..

A.TAP MPR No.III/MPR/1999

B.TAP MPR No.IV/MPR/1999

C.TAP MPR No.V/MPR/1999

D.TAP MPR No.VI/MPR/1999

E.TAP MPR No.VII/MPR/1999 


26.Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, menetapkan berbagai sistem/cara yang dipakai menentukan bidang-bidang kemenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pusat sudah ditentukan secara formal, di luar itu merupakan wewenang pemerintah daerah, adalah sistem …

A.Residu

B.Material

C.Formal

D.Otonomi riil

E.Formal - material


27.Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah Dana Perimbangan. Yang termasuk Dana Perimbangan, KECUALI bagian daerah …

A.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

B.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

C.Sumber Daya Alam (SDA) 

D.Dana Alokasi Umum (DAU) 

E.Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 


28.Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup keleluasan daerah menyelenggarakan pemerintahan pada bidang-bidang seperti berikut, KECUALI …

A.Pendidikan dan kebudayaan 

B.Kesehatan 

C.Pinjaman (utang) 

D.Lingkungan hidup 

E.Agama 


29.Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam …

A.UU Nomor 9 tahun 1998 

B.UU Nomor 12 tahun 2003 

C.UU Nomor 23 tahun 2003

D.UU Nomor 31 tahun 2003

E.UU Nomor 22 tahun 1999 


30.Di penghujung tahun 1995, ada kasus “pembocoran” rahasia Negara yang melibatkan pers dan sifatnya agak langka yaitu kebocoran uang negara di Departemen perhubungan. Pers pun terlibat dan otomatis memunculkan masalah hukum dan kode etik jurnalistik. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya UU Pers yang baru, yakni …

A.UU No.22 tahun 1999 

B.UU No.25 tahun 1999 

C.UU No.40 tahun 1999 

D.Perpem. No.25 tahun 2000 

E.Perpem. No.84 tahun 2000 


31.Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya UUD 1945 yang pertama. Tepatnya sejak kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan Presiden Soekarno kepada menteri atau menteri-menteri, sejak keluarnya …

A.Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 

B.Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 

C.Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

D.TRITURA tanggal 12 Maret 1966 

E.Amandemen UUD 1945 


32.Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh …  

A.Pemerintah 

B.Pemerintah bersama DPR

C.Pemerintah bersama DPR dan Senat 

D.Pemerintah bersama Senat 

E.Dewan Perwakilan Rakyat 


33.Pada 10 November 1956, sidang pertama Konstituante dibuka di Bandung oleh Presiden Soekarno, dengan memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Lebih dari dua tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merumuskan rancangan UUD baru, perdebatan mereka adalah mengenai 

A.Sistem pemerintahan D. Tujuan negara 

B.Bentuk negara E. Sistem politik

C.Dasar negara 


34.Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka … 

A.Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR 

B.Menjunjung tinggi supremasi hukum 

C.Menyatakan Presiden tidak boleh membubarkan dan/atau membekukan DPR 

D.Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

E.Pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat 

 

35.“MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh …

A.MPR atas usul seluruh rakyat lewat referendum 

B.MPR atas usul Mahkamah Konstitusi 

C.MPR atas usul Mahkamah Agung 

D.MPR atas usul DPR 

E.MPR atas usul Komisi Yudisial 


PENYELESAIAN:

1.KUNCI : D

Van Savigny menjelaskan bahwa setiap volkgeist (jiwa rakyat/jiwa bangsa) Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Dengan kata lain, lahirnya Pancasila bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 

 

2.KUNCI : D

Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila) tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara, dengan demikian Pancasila tetap ada (objektif).  

  

3.KUNCI : A

Objektif-praktis adalah metode penguraian isi penjelasan UUD 1945 selalu dapat dikendalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. 


4.KUNCI : B 

Naskah UUD 1945 yang terdiri: Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan merupakan satu kebulatan yang utuh. Naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946.


5.KUNCI : A

Dalil objektif : penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. 

Pernyataan subjektif : bebas dari penjajah.

Terdapat dalam alinea I (pertama) 


6.KUNCI : B

Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalamTAP MPR No.1/MPR/1983.  


7.KUNCI : B

Dimensi etis : dalam pancasila, manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral 

Dimensi teologis : pembangunan mempunyai tujuan, tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa

Dimensi Integral – Integratif : menempatkan manusia tidak secara individualis, tetapi dalam konteks strukturnya.


8.KUNCI : E

Pancasila sebagai ideologi terbuka akan terwujud secara optimal melalui : 

1.dinamisasi kehidupan masyarakat

2.demokratisasi masyarakat 

3.fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga 

4.institusionalisasi nilai-nilai 


9.KUNCI : C 

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai memiliki dimensi-dimensi :

1.Dimensi Realitas : nilai-nilai yang terkandung harus merupakan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

2.Dimensi Idealitas : idealisme bukan utopia (angan-angan) tetapi membangkitkan gairah dan optimisme. 

3.Dimensi Flexibilitas : tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila tetap aktual, relevan, serta fungsional.  


10.KUNCI : C

Pancasila dibuktikan sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, yakni :

1.Justifikasi yuridis : Pancasila dicantumkan dalam UUD yang berlaku di Indonesia 

2.Justifikasi Teoritis – Filsafati : memiliki aksioma (kebenaran hakiki) dalam Pembukaan 2 Batang tubuh

3.Justifikasi Sosiologis – Historis : digali dari bumi Indonesia dan kristalisasi dari nilai yang berkembang.


11.KUNCI : C

Inpres No.12 Tahun 1968 berisi : perumusan Pancasila yang benar dan sah adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 


12.KUNCI : C 

Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 


13.KUNCI : D

Politik luar negeri Kerajaan Majapahit: “mitreka satata”.


14.KUNCI : B 

Fungsi sosiologis : Pancasila mengatur hidup kemasyarakatan secara umum.

Fungsi yuridis ketatanegaraan : Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara RI. 

Fungsi etio filosofis : Pancasila berguna sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. 


15.KUNCI : D

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final … .

Terdapat pada UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) 


16.KUNCI : E

Peserta pemilu berdasarkan UUD 1945 pasal 22E untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah partai politik.  


17.KUNCI : D

Kekuasaan-kekuasaan presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi sebagai Kepala Negara.

 

18.KUNCI : B 

DPD tidak dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja negara hanya memberikan pertimbangan. 


19.KUNCI : C

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

20.KUNCI : C 

Berdasarkan UUD 1945 Aturan Tambahan Pasal II, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.  


21.KUNCI : C

Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV : sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.  


22.KUNCI : D

Lembaga-lembaga negara RIS : Presiden, Menteri, DPR, MA, BPK, Senat. 


23.KUNCI : E

Kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara bukan penyebab pemerintahan tidak stabil.  


24.KUNCI : D

Perundingan ri (diwakili wiryono) – gam (diwakili zaini Abdullah) di Tokyo, Jepang bulan Mei tahun 2003. 


25.KUNCI : D

TAP MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden. 


26.KUNCI : A

Sistem residu : wewenang pemerintah pusat sudah ditetapkan secara formal, sisanya wewenang pemda. 

Sistem material : wewenang pemerintah daerah sudah dirinci satu persatu, sisanya wewenang pusat.

Sistem formal : daerah boleh mengatur segala sesuatu yang dianggap penting.

Sistem otonomi rill : urusan pusat diserahkan ke daerah berdasarkan kebutuhan rill daerah.  


27.KUNCI : E

Subsidi BBM tidak merupakan komponen Dana Perimbangan. 


28.KUNCI : E

Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup berbagai bidang, KECUALI : 

1.politik luar negeri 

2.pertahanan dan keamanan 

3.peradilan

4.moneter dan fiskal

5.kewenangan lain.


29.KUNCI : D

UU No.23 tahun 2003 mengatur tentang mekanisme dan tata cara pemilik Presiden/Wakil Presiden. 


30.KUNCI : C

UU Pers terbaru UU No.40 tahun 1999.


31.KUNCI : B 

1.Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 berisi : pembagian kekuasaan yakni kekuasaan legislatif dijalankan KNIP dan kekuasaan lainnya oleh Presiden. 

2.Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 menyatakan menteri-menteri bertanggungjawab kepada KNIP, akibatnya dibentuklah kabinet baru yang dipimpin P.M. Sutan Syahrir.


32.KUNCI : C

Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. 


33.KUNCI : C 

Perdebatan anggota Badan Konstituante mengenai Dasar negara.


34.KUNCI : A

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum … , dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawas DPR.

 

35.KUNCI : D

MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR (UUD 1945 Pasal 7A)