SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN
1.
Perubahan pemberlakuan Konstitusi
RIS 1949 menjadi UUD Sementara 1950
dilatarbelakangi oleh ....
A.
Keterbatasan kemampuan pengendalian
pemerintahan
B.
Ketidaksesuaian bentuk negara
serikat
C.
Tekanan pemerintah Kerajaan
Belanda
D.
Tekanan PBB
E.
Kesepakatan KMB
2.
Organisasi yang membantu dalam
mengembangkan proyek–proyek di Indonesia adalah ....
A.
UNESCO
B.
CGI
C.
IMF
D.
FAO
E.
UNICEF
3.
Perjanjian internasional yang
dibuat untuk memecahkan permasalahan yang bersifat sementara dinamakan
dengan...
A.
Charter
B.
Deklarasi
C.
Agreement
D.
Protokol
E.
Modus Vivendi
4. Penugasan
dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu disebut dengan ...
A. Desentralisasi
B. Sentralisasi
C. Negara
Kesatuan
D. Dekonsentrasi
E. Tugas
Pembantuan
5. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ...
A. Peraturan
Pemerintah
B. Keputusan
Presiden
C. Undang-Undang
D. Peraturan
daerah
E. Lembaran
daerah
6. Tugas
Gubernur sebagai Kepala daerah adalah yakni ...
A.
Memberhentikan anggota MPR
B.
Membentuk peradilan di daerah
C.
Mengangkat anggota DPD
D.
Memberikan pertimbangan kepada DPRD
E.
Mengajukan rancangan Peraturan daerah
7. Yang
merupakan wewenang MPR adalah ...
A.
Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60
hari
B.
Membuat Undang-Undang
C.
Memilih presiden pada pemilu 2009
D.
Menetapkan jumlah anggota DPR
E.
Melantik Hakim Agung
8.
Hak DPR untuk meminta keterangan
kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, disebut dengan
...
A.
Hak petisi
B.
Hak angket
C.
Hak interpelasi
D.
Hak protokoler
E.
Hak imunitas
9.
Pelaksanaan referendum oleh
presiden terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 sesuai dengan UUD 1945
yakni ....
A.
Pasal 36
B.
Pasal 37
C.
Pasal 8
D.
Pasal 9
E.
Pasal 19
10. Sebelum ada peraturan perundang-undangan yang baru menurut UUD,
maka segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku, sebagaimana
diatur dalam ...
A.
Pasal I aturan peralihan
B.
Pasal II aturan peralihan
C.
Pasal III aturan peralihan
D.
Pasal I aturan tambahan
E.
Pasal II aturan tambahan
11. Berdasarkan sistem pemerintahan negara R.I, kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat adalah kuat, artinya ... kecuali :
A.
Dewan ini dapat memberhentikan
presiden
B.
Dewan ini tidak bisa dibubarkan
oleh presiden
C.
Anggota-anggota dewan merangkap
menjadi anggota MPR
D.
Senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan presiden
E.
Mengawasi jalannya pemerintahan
12. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk
menjalankan Undang-Undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah disebut dengan istilah ...
A.
Eksekutive Power
B.
Legislative Power
C.
Yudicative Power
D.
Pouvoir Reglementair
E.
Council of State
13. Selama menjadi anggota DPR, yang bersangkutan harus berdomisili di
ibukota Negara Republik Indonesia untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas
penuh waktu. Arti “berdomisili di ibukota Negara R.I” adalah bertempat tinggal
di sekitar wilayah, kecuali ….
A.
Kota Depok
B.
Kabupaten Banten
C.
Kabupaten/Kota Bogor
D.
Kabupaten/Kota Tangerang
E.
Kabupaten/Kota Bekasi
14. Sistem pemilu dengan cara membagi wilayah Negara menjadi beberapa
daerah pemilihan sesuai dengan jumlah badan perwakilan yang dikehendaki adalah
sistem ….
A.
Mekanis
B.
Berimbang
C.
Proporsional
D.
Stelsel daftar
E.
Distrik
15. Hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif menurut pasal
11 UUD 1945 adalah …
A.
Menyatakan perang dan membuat
perjanjian dengan Negara lain
B.
mengangkat menteri-menteri Negara
untuk memimpin kehormatan
C.
mengangkat duta dan konsul untuk
ditempatkan di Negara lain
D.
memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan
E.
Memberi abolisi dan amnesti
16. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan Politik Luar Negeri
Bebas dan Aktif adalah ….
A.
Menjual produksi alat-alat perang
kepada Negara lain
B.
Mengirimkan pasukan ke luar negeri
untuk kepentingan perdamaian
C.
Membantu salah satu pihak yang
dirugikan dalam politik nasional
D.
Memutuskan hubungan diplomatik
dengan suatu negara lain
E.
Melakukan suatu kerja sama dengan
negara- negara besar
17. Subjek hukum perdata internasional adalah ….
A.
Negara
B.
Gabungan negara
C.
Vatican
D.
Organisasi internasional
E.
Manusia pribadi
18. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan
kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara suatu negara seseorang perlu ....
A.
Memenuhi segala ketentuan yang
berlaku
B.
Berpartisipasi dalam pembangunan
C.
Memberi sumbangan nyata kepada
negara
D.
Mempunyai inisiatif sebagai warga
negara
E.
Melakukan upaya hukum tertentu
19. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara terutama untuk …
A.
Mengayomi pihak-pihak yang lemah
B.
Mengatur pergaulan sesama
C.
Mewujudkan kelancaran pembangunan
D.
Menjamin kepentingan warga negara
E.
Mendukung kestabilan pemerintahan
20. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum privat,
kecuali ....
A.
Seseorang mengadakan jual beli
sepetak tanah
B.
Seseorang tidak menepati
perjanjian sewa menyewa rumah
C.
Seseorang melakukan perkawinan di
luar negeri
D.
Seseorang dengan sengaja menipu
orang lain
E.
Seorang anak menuntut hak waris
dari orang tuanya
21. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara ….
A.
Seorang warga negara dengan warga
negara lain
B.
Orang – orang yang menjadi pejabat
pemerintahan
C.
Seseorang dengan benda yang
menjadi hak miliknya
D.
Warga negara dengan negara sebagai
organisasi kekuasaan
E.
Antara warga negara dengan warga
negara asing
22. Berikut ini negara-negara yang menganut pemerintahan sistem
kabinet parlementer adalah, kecuali ….
A.
Australia
B.
India
C. Jepang
D. Amerika
Serikat
E. Kanada
23. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ….
A.
Peraturan Pemerintah
B.
Keputusan menteri
C.
Keputusan presiden
D.
Peraturan daerah
E.
Undang-Undang
24. Negara Republik Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer,
yaitu pada masa, kecuali …
A.
Pemerintahan Orde Lama
B.
Pada masa berlakunya Konstitusi
RIS 1949
C.
Pada masa berlakunya UUDS 1950
D.
Setelah berdirinya negara Republik
Indonesia
E.
Setelah pemilu 1955
25. Penandatangan perjanjian ektradisi antara Republik Indonesia
dengan Singapura yang dilaksanakan di Istana Tampaksiring, Bali oleh kedua
wakil negara dilakukan pada tanggal ….
A.
25 April 2007
B.
26 April 2007
C.
27 April 2007
D.
28 April 2007
E.
29 April 2007
26. Juru sita pengadilan berhak melakukan penyitaan barang-barang
tertentu atas perintah dari ....
A.
Komandan Polisi
B.
Kepala Kejaksaan
C.
Panitera Pengadilan
D.
Pembela
E.
Ketua Pengadilan Negeri
27. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa yang sudah ada
sejak berdirinya PBB sampai sekarang
adalah sebanyak ....
A.
5 orang
B.
6 orang
C.
7 orang
D.
8 orang
E.
9 orang
28. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat mewakilkannya
dengan orang-orang berikut ini, kecuali ....
A.
Kepala negara
B.
Menteri luar negeri
C.
Kuasa usaha
D.
Pejabat yang diberi surat kuasa
penuh
E.
Duta besar
29. Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian Internasional adalah ....
A.
Negosiasi, Persetujuan dan
Ratifikasi
B.
Negotiation, Signature, dan
Ratification
C.
Pertukaran nota, Persetujuan,
Ratifikasi
D.
Proses verbal, Persetujuan dan
ratifikasi
E.
Negosiasi, Ratifikasi dan
Realisasi
30. Gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam Pemilihan kepala
daerah kemudian dilantik oleh ...
A.
Presiden
B.
Menteri dalam negeri
C.
Menteri sekretaris negara
D.
Kepala Badan Kepegawaian Negara
E.
Menteri kehakiman
31. Tata cara pelantikan dan pengaturan gubernur dan wakil gubernur
diatur dalam ....
A. UUD
1945
B. UU
C. PP
D. Keppres
E. Perda
32. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas, kecuali ....
A.
Pimpinan
B.
Komisi
C.
Penitia musyawarah
D.
Panitia anggaran
E.
Fraksi
33. Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh ....
A.
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara atas usul Badan Kepegawaian Negara
B.
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara atas usul gubernur
C.
Menteri dalam negeri atas usul
Badan Kepegawaian Negara
D.
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara atas usul presiden
E.
Menteri dalam negeri atas usul
presiden
34. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Provinsi / Kabupaten / Kota ke
departemen / lembaga pemerintah non departemen dan sebaliknya, ditetapkan oleh
....
A.
Menteri dalam negeri atas
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
B.
Menteri dalam negeri atas
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
C.
Menteri dalam negeri atas
pertimbangan presiden
D.
Menteri dalam negeri atas
pertimbangan Kepala gubernur
E.
Gubernur atas pertimbangan Kepala
Badan Kepegawaian Negara
35. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan berdasarkan ....
A.
Keputusan kepala daerah
B.
Keputusan menteri dalam negeri
C.
Keputusan presiden
D.
Undang_undang
E.
Peraturan Pemerintah
36. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan
keabsahan, kewenangan memberikan arah kebijakan disebut dengan ....
A.
Policy Statement
B.
Policy Demand
C.
Policy out put
D.
Policy in put
E.
Policy Decesion
37. Pembahasan dasar negara dikaji oleh dua badan yaitu BPUPKI dan
PPKI. Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal ....
A.
1 Juni 1945
B.
10 Juli 1945
C.
9 Agustus 1945
D.
17 Agustus 1945
E.
18 Agustus 1945
38. Perundingan Linggarjati (1947) antara pihak Belanda dengan
Indonesia gagal dipenuhi setelah terjadinya….
A.
perang Asia-Pasifik
B.
pemberontakan PKI di Madiun
C.
agresi militer 21 Juli 1947
D.
gerakan separatis DI / TII di Jawa Barat
E.
agresi militer 19 Desember 1948
39.
Sekjen PBB Ban Ki Moon yang
memulai masa kerjanya sejak tahun 2007 berasal dari....
A.
Jepang
B.
Korea Utara
C.
Korea Selatan
D.
China
E.
Vietnam
40.
Fakta pertahanan militer Atlantik Utara (NATO) yang dibentuk atas prakarsa
Amerika berpusat di....
A.
Polandia
B.
Brussel
C.
Helsinski
D.
Turki
E.
San Fransisco
