My Tentor

Bank Soal / Try Out SD, SMP, SMA, Bimbel Masuk PTN, Bimbel Masuk Sekolah Kedinasan, Bimbel Masuk TNI/POLRI, Bimbel Masuk CPNS/CASN

Selasa, 26 Juli 2022

Home » , , , , , , , , , , » TWK Bagian 19

TWK Bagian 19

No comments

 TES WAWASAN KEBANGSAAN

1.       Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ….

A.       Organisasi politik

B.       Organisasi kesusilaan

C.       Organisasi integralistik

D.       Organisasi kekuasaan

E.        Organisasi kemasyarakatan

2.       Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam ….

  1. Pasal –pasal UUD 1945
  2. Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945
  3. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata
  4. Pembukaan UUD 1945
  5. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

3.  Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguh melanggar hukum Negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan ….

  1. Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945
  2. Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945
  3. Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945
  4. Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945
  5. Wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945

4.    Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….

  1. mengembangkan kehidupan politik
  2. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
  3. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
  4. menentukan sistem pemerintahan
  5. mewujudkan sistem pemerintahan

5.       Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah ….

  1. Pembentukan kabinet yang pertama
  2. Penetapan sistem multipartai
  3. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR
  4. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
  5. Penetapan UUD 1945

6.       Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….

  1. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
  2. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan
  3. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara
  4. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci
  5. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental

7.       Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai ….

  1. Kepala negara
  2. Pamegang hak prerogatif
  3. Mandataris MPR
  4. Panglima tertinggi
  5. Kepala pemeritahan

8.       Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD 1945 ….

  1. dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945
  2. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
  3. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
  4. merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945
  5. penjabaran kaidah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

9.       Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, Kecuali ….

  1. Di daerah otonom akan dibentuk DPRD
  2. Indonesia berbentuk Negara Kesatuan
  3. Daerah – daerah terdiri dari daerah besar dan kecil
  4. Daerah dapat berbentuk otonom dan administratif
  5. Negara berdasarkan sentralisasi

10.    Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa ….

  1. aturan peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada
  2. aturan peralihan merupakan penghubung aturan  lama dengan aturan baru
  3. sebelum ada peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku
  4. sebelum ada aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku
  5. aturan tambahan dapat dicabut setelah ditetapkan aturan baru

11.    Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama ialah ….

  1. Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas
  2. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPRS
  3. Presiden dibantu oleh Perdana Menteri
  4. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup
  5. Presiden bertindak sebagai panglima tertinggi

12. Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….

  1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
  2. Negara Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara
  3. Negara Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian
  4. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
  5. Negara Kerajaan dengan sistem konstitusional

13.    Teori kedaulatan hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ….

  1. Negara dan  pemerintah mendapat kekuasaan, kekuasaan tertinggi dari Tuhan
  2. Kekuasaan tertinggi terletak pada hukum Penguasa, Rakyat maupun Negara wajib taat pada hukum
  3. Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya Negara.
  4. Negara dan Pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan Tuhan
  5. Negara dan Pemerintah memperoleh kekuasaan dari Rakyat melalui  pemilu

14.    Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas artinya ….

  1. bebas memutuskan perkara-perkara di pengadilan
  2. memutuskan kekuasaan tidak terbatas
  3. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah
  4. dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan
  5. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain

15.    Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada….

  1. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. Mahkamah Agung
  4. Seluruh anggota DPR
  5. Dewan Penasehat Presiden

16.    Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….

  1. MPR, DPR, dan Presiden
  2. MPR, DPR, dan DPRD I
  3. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
  4. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
  5. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II.

17.    Pengertian sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar dalam pemilu adalah ….

  1. pemungutan suara untuk DPR memakai surat suara oleh badan perwakilan dan dilaksanakan serentak
  2. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya kursi di perlemen
  3. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya dukungan masyarakat pemilih
  4. menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut dalam kehidupan ketatanegaraan
  5. tiap-tiap daerah mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan perwakilan berimbang. 

18.    Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC ditetapkan dalam Undang-Undang ….

  1. UU No.62/1958                    D. UU No. 3/1962
  2. UU No. 8/1962                     E. UU No. 3/1946
  3. UU No. 2/1958

19.    Seseorang dinyatakan berstatus Bipatride, apabila ….

  1. Ia dilahirkan di negara yang menganut asas Ius Soli dan sekaligus Ius Sanguinis
  2. Negaranya menganut Ius Sanguinis, tetapi ia dilahirkan di negara yang Ius Sanguinis juga
  3. Negaranya menganut Ius Soli dan dilahirkan di negara yang berdasarkan Ius Soli juga.
  4. Negaranya menganut Ius Sanguinis tetapi ia  dilahirkan di negara yang asas Ius Soli
  5. Negaranya menganut asas Ius soli dan ia dilahirkan di negara yang asas Ius Sanguinis

20.    Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….

  1. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
  2. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
  3. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
  4. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
  5. mengangkat sumpah sebelum menjabat jabatan penting

21.    Perhatikan tahapan–tahapan Perjanjian Internasional berikut :

1.       Negotiation

2.       Clarification

3.       Signature

4.       Labbying

5.       Ratification

Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat Perjanjian Internasional adalah nomor ….

  1. 2, 3 dan 4                              D. 2, 4 dan 5
  2. 1, 2 dan 3                              E. 3, 4 dan 5
  3. 1, 3 dan 5

22.    Berikut ini sebab–sebab Perjanjian Internasional baik secara bilateral maupun multilateral dapat berakhir, kecuali ….

  1. Perundingan/negotiation tidak dihadiri kepala negara
  2. Tidak tercapai tujuan perjanjian
  3. Habis masa berlakunya
  4. Salah satu pihak peserta perjanjian punah
  5. Para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian

23.    Perhatikan tokoh – tokoh perdamaian dunia berikut  

1.       Tun Abdul Razak  

2.       Soekarno                                              

3.       Jawaharlal Nehru

4.       Nasser

5.       Nrumah

Dari tokoh –tokoh di atas yang termasuk pendiri Gerakan Non-Blok adalah nomor ….

  1. 1, 2, dan 3                             D. 2, 4, dan 5
  2. 2, 3, dan 4                             E. 1, 3, dan 4
  3. 1, 4, dan 5

24.    Perhatikan beberapa sumber Hukum Internasional berikut :

1.       Yurisprudensi Internasional

2.       Perjanjian Internasional

3.       Organisasi Internasional

4.       Kebiasaan Internasional

5.       Konsensus Internasional

6.       Doktrin Internasional

Berdasarkan urutan di atas yang termasuk sumber hukum internasional adalah ….

  1. 1, 2, 3, dan 4                         D. 2, 4, 5, dan 6
  2. 1, 2, 4, dan 5                         E. 1, 2, 4, dan 6
  3. 1, 2, 5, dan 6

25.    Landasan hukum perpajakan di Indonesia adalah….

  1. Pasal 25                                 D. Pasal 33
  2. Pasal 24                                 E. Pasal 34
  3. Pasal 23

26. Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI….

  1. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dinamis
  2. Penciptaan norma baru tidak perlu melalui consensus.
  3. Larangan terhadap ideology Marxisme, Lenninisme, Komunisme.
  4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
  5. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal.

27.    Disamping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut...

  1. Aturan tambahan D. Konstitusi
  2. Aturan peralihan  E. Konvensi
  3. konstituante

28.    Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang...

  1. Agama                   
  2. moneter
  3. fiskal
  4. retribusi
  5. pertahanan keamanan

29. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham...

  1. individualisme
  2. liberalisme
  3. persaudaraan
  4. persamaan
  5. integral dan kesatuan

30.    Berikut ini adalah maksud politik luar negeri bebas aktif, Kecuali.......

  1. Bebas menentukan sikap terhadap masalah internasional
  2. Bebas berpendapat terhadap masalah internasional
  3. Bebas bersekutu dengan negara adidaya
  4. Aktif untuk mendamaikan negara-negara bersengketa.
  5. Aktif dalam gerakan non blok

 

Share:

0 comments:

Posting Komentar

Arsip Blog