TWK Bagian 13

 TES WAWASAN KEBANGSAAN

1.     Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ….

A.    Organisasi politik

B.     Organisasi kesusilaan

C.     Organisasi integralistik

D.    Organisasi kekuasaan

E.     Organisasi kemasyarakatan

 

2.     Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam ….

A.    Pasal –pasal UUD 1945

B.     Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945

C.     Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata

D.    Pembukaan UUD 1945

E.     Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

 

3.     Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguh melanggar hukum Negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan ….

A.    Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945

B.     Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945

C.     Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945

D.    Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945

E.     Wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945

 

4.     Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ….

A.    Legislatif, Eksekutif, dan Federatif

B.     Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

C.     Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif

D.    Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif

E.     Legislatif, Demokratif, dan Federatif

 

5.     Pengakuan de jure berarti pengakuan Negara lain terhadap Negara Indonesia secara resmi menurut hukum, misalnya ….

A.    Tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia

B.     Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan  Republik Indonesia oleh Belanda

C.     Tanggal 10 Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir

D.    Tanggal 10 Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda

E.     Tanggal 19 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan RIS oleh Arab Saudi

 

6.     Apabila Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili, karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh ….

A.    Immanuel Kant

B.     Van Vollen Houven

C.     John Locke

D.    Montesqueiu

E.     Polybios

 

7.     Kekuasaan harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendak kekuasaan negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka ….

A.    hukum menjadi aturan yang tinggi

B.     kedudukan hukum akan sama

C.     keberadaan hukum untuk pejabat berbeda

D.    pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang

E.     akan terjadi kekuasaan yang dapat membatalkan hukum

 

8.     Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ….

A.    berpartisipasi politik

B.     insan politik

C.     kaderisasi politik

D.    makhluk politik

E.     aktif berpolitik

 

9.     Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….

A.    mengembangkan kehidupan politik

B.     sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik

C.     mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945

D.    menentukan sistem pemerintahan

E.     mewujudkan sistem pemerintahan

 

10. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah ….

A.    Pembentukan kabinet yang pertama

B.     Penetapan sistem multipartai

C.     Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR

D.    Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

E.     Penetapan UUD 1945

 

11. Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….

A.    Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

B.     Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan

C.     Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara

D.    Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci

E.     Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental

 

12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai ….

A.    Kepala negara

B.     Pamegang hak prerogatif

C.     Mandataris MPR

D.    Panglima tertinggi

E.     Kepala pemeritahan

 

13. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD 1945 ….

A.    dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945

B.     menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

C.     merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945

D.    merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945

E.     penjabaran kaidah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

 

14. Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, Kecuali ….

A.    Di daerah otonom akan dibentuk DPRD

B.     Indonesia berbentuk Negara Kesatuan

C.     Daerah – daerah terdiri dari daerah besar dan kecil

D.    Daerah dapat berbentuk otonom dan administratif

E.     Negara berdasarkan sentralisasi

 

15. Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….

A.    Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi

B.     Negara Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara

C.     Negara Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian

D.    Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi

E.     Negara Kerajaan dengan sistem konstitusional

 

16. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ….

A.    Negara dan  pemerintah mendapat kekuasaan, kekuasaan tertinggi dari Tuhan

B.     Kekuasaan tertinggi terletak pada hukum Penguasa, Rakyat maupun Negara wajib taat pada hukum

C.     Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya Negara.

D.    Negara dan Pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan Tuhan

E.     Negara dan Pemerintah memperoleh kekuasaan dari Rakyat melalui  pemilu

 

17. Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas artinya ….

A.    bebas memutuskan perkara-perkara di pengadilan

B.     memutuskan kekuasaan tidak terbatas

C.     dalam menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah

D.    dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan

E.     dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain

 

18. Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa ….

A.    aturan peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada

B.     aturan peralihan merupakan penghubung aturan  lama dengan aturan baru

C.     sebelum ada peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku

D.    sebelum ada aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku

E.     aturan tambahan dapat dicabut setelah ditetapkan aturan baru

 

19. Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama ialah ….

A.    Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas

B.     Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPRS

C.     Presiden dibantu oleh Perdana Menteri

D.    Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup

E.     Presiden bertindak sebagai panglima tertinggi

 

20. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada….

A.    DPA (Dewan Pertimbangan Agung )

B.     Mahkamah Konstitusi

C.     Mahkamah Agung

D.    Seluruh anggota DPR

E.     Dewan Penasehat Presiden

 

21. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….

A.    MPR, DPR, dan Presiden

B.     MPR, DPR, dan DPRD I

C.     MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II

D.    DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II

E.     Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II.

 

22. Pengertian sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar dalam pemilu adalah ….

A.    pemungutan suara untuk DPR memakai surat suara oleh badan perwakilan dan dilaksanakan serentak

B.     besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya kursi di perlemen

C.     besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya dukungan masyarakat pemilih

D.    menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut dalam kehidupan ketatanegaraan

E.     tiap-tiap daerah mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan perwakilan berimbang. 

 

23. Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC ditetapkan dalam Undang-Undang ….

A.    UU No.62/1958

B.     UU No. 8/1962

C.     UU No. 2/1958

D.    UU No. 3/1962

E.     UU No. 3/1946

 

24. Seseorang dinyatakan berstatus Bipatride, apabila ….

A.    Ia dilahirkan di negara yang menganut asas Ius Soli dan sekaligus Ius Sanguinis

B.     Negaranya menganut Ius Sanguinis, tetapi ia dilahirkan di negara yang Ius Sanguinis juga

C.     Negaranya menganut Ius Soli dan dilahirkan di negara yang berdasarkan Ius Soli juga.

D.    Negaranya menganut Ius Sanguinis tetapi ia  dilahirkan di negara yang asas Ius Soli

E.     Negaranya menganut asas Ius soli dan ia dilahirkan di negara yang asas Ius Sanguinis

 

25. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….

A.    dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri

B.     bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara

C.     laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing

D.    perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan

E.     mengangkat sumpah sebelum menjabat jabatan penting

 

26. Perhatikan tokoh – tokoh perdamaian dunia berikut  

1.     Tun Abdul Razak     

2.     Soekarno                                 

3.     Jawaharlal Nehru

4.     Nasser

5.     Nrumah

Dari tokoh –tokoh di atas yang termasuk pendiri Gerakan Non-Blok adalah nomor ….

A.    1, 2, dan 3

B.     2, 3, dan 4

C.     1, 4, dan 5

D.    2, 4, dan 5

E.     1, 3, dan 4

 

27. Perhatikan beberapa sumber Hukum Internasional berikut :

1.     Yurisprudensi Internasional

2.     Perjanjian Internasional

3.     Organisasi Internasional

4.     Kebiasaan Internasional

5.     Konsensus Internasional

6.     Doktrin Internasional

Berdasarkan urutan di atas yang termasuk sumber hukum internasional adalah ….

A.    1, 2, 3, dan 4

B.     1, 2, 4, dan 5

C.     1, 2, 5, dan 6

D.    2, 4, 5, dan 6

E.     1, 2, 4, dan 6

 

28. Perhatikan tahapan–tahapan Perjanjian Internasional berikut :

1.     Negotiation

2.     Clarification

3.     Signature

4.     Labbying

5.     Ratification

Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat Perjanjian Internasional adalah nomor ….

A.    2, 3 dan 4

B.     1, 2 dan 3

C.     1, 3 dan 5

D.    2, 4 dan 5

E.     3, 4 dan 5

 

29. Berikut ini sebab–sebab Perjanjian Internasional baik secara bilateral maupun multilateral dapat berakhir, kecuali ….

A.    Perundingan/negotiation tidak dihadiri kepala negara

B.     Tidak tercapai tujuan perjanjian

C.     Habis masa berlakunya

D.    Salah satu pihak peserta perjanjian punah

E.     Para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian

 

30. Landasan hukum perpajakan di Indonesia adalah….

A.    Pasal 25

B.     Pasal 24

C.     Pasal 23

D.    Pasal 33

E.     Pasal 34